PALU, SULTENGNEWS.COM – DPRD Sulteng menerima kunjungan Rombongan Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Provinsi Kalimantan Timur, Senin (26/7/20) di ruang VIP A DPRD Sulteng.
Rombongan Komisi I dari Kabupaten Kukar yang cukup kaya di Indonesia ini terdiri dari Johansyah, SE.,M.Si sebagai ketua rombongan dan anggota lainnya masing – masing Jamarin Thripada,SH, Ma’ruf Marjuni, S.Pd, H. Burhanuddin dan Supriansyah sebagai staf ahli serta dari staf komisi 1 Adriadi Ashari.
Rombongan DPRD Kukar ini, diterima Ketua Pansus Padagimo yang juga anggota Komisi I DPRD Sulteng, Drs Budi Luhur Larengi dan beberapa anggota Komisi I lainnya antara lain, Aminullah BK, Ronald Gulla ST, Enos Pasaua dan Hasan Patongai SH.
Turut mendampingi, Sekwan Hj Tuty Zarfiana, SH, M.SI, Kabag Persidangan dan Risalah Wahid Irawan serta Kasub dan sejumlah staf.
Tujuan kunjungan tersebut yakni untuk melakukan study komparatif kebijakan- kebijakan hukum termasuk perizinan sebagai upaya pemerintah dalam recovery pasca bencana melalui peningkatan PAD dan kearifan lokal.
Dalam pertemuan tersebut, Budi luhur mengatakan bahwa sebagai daerah yang masih dalam tahap recovery, Pemprov Sulteng sangat mengharapkan dukungan dan upaya dari semua pihak untuk bisa menanamkan investasi di Sulteng termasuk dari Daerah Kutai yang selama ini sudah dikenal menjadi daerah pembeli Sirtu.
Budi juga memaparkan kondisi Sulteng pasca bencana, serta upaya rehab rekon Pemprov Sulteng terhadap daerah dan warga terdampak bencana yang penyelesaiannya dikhawatirkan tidak bisa selesai sesuai Inpres yakni akhir tahun 2020 ini.
”Makanya, kami ingin perjuangkan ke pusat agar masa rehab rekon waktunya diperpanjang mengingat batas waktu penyelesaian Huntap misalnya terkendala oleh Covid,” papar Budi Luhur.
Kondisi ini kata Budi, makin diperparah oleh pìemerintah pusat yang menyamaratakan pemotongan anggaran sekitar 50 persen di seluruh Indonesia.
“Ini kami rasakan tidak adil. Daerah ini belum juga bangkit, Covid-19 datang anggaran kamipun dipotong sama dengan daerah lainnya,” jelas polisisi Golkar ini.
Pada kesempatan tersebut, rombongan dari Kukar sempat menanyakan jumlah dana aspirasi, reses dan APBD Sulteng.
Jika dibanding dengan Kabupaten Kukar tentulah sangat jauh, Kukar sendiri menargetkan APBD tahun 2020 mencapai Rp5,2 Triliun.
Ajang pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk saling tukar menukar informasi tentang kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak di Sulteng. Pertemuan berakhir ditandai dengan tukar menukar cendera mata dan foto bersama. ***
HumPro Setwan DPRD Prov. Sulteng
