Gubernur Teken MoU Dengan BPJS Naker dan Serahkan Santunan Duka Peserta BPJS Naker

oleh -
Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, M.Si saat menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan (Naker) di ruang kerja gubernur, Rabu (29/7/2020). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, M.Si menyerahkan secara simbolis santunan senilai 74 juta rupiah dari BPJS Ketenagakerjaan (Naker) kepada perwakilan peserta program di ruang kerja gubernur, Rabu (29/7/2020).

Selain itu, gubernur juga menandatangani naskah perjanjian antara Pemerintah Provinsi Sulteng dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan proteksi kepada pegawai kontrak non PNS lewat jaminan sosial tenaga kerja.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, La Uno dalam kesempatan itu mengatakan, ada banyak manfaat yang bisa diterima atas instrumen sosial ini bila peserta tertimpa kecelakaan kerja maupun kematian.

Dikatakan, dengan besar santunan BPJS Krtenagakerjaan yang kompetitif, seyogyanya PNS dapat ikut menjadi peserta dengan mekanisme pembayaran iuran mandiri per bulan, berkisar Rp12.000/bulan.

Bahkan kini tidak sebatas santunan saja yang diterima, akan tetapi bila ahli waris yang ditinggalkan masih berusia sekolah maka pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah menyertakan beasiswa yang dibayar sesuai jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi.

Dengan keunggulan yang ditawarkan, maka diharapnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus meningkat, karena program ini dapat melindungi pekerja apapun dari instansi manapun.

Dia juga melaporkan, saat ini ada sekitar 774 pegawai non PNS provinsi yang sudah tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Atas penyampaian tersebut, gubernur merasa tercerahkan karena selama ini gubernur tidak menyangka kalau PNS juga dapat bergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Olehnya, gubernur mengharapkan adanya upaya-upaya sosialisasi yang masif di segmen PNS.

“Walaupun regulasi belum mengijinkan pemda untuk menganggarkan pos pembayaran iuran peserta BPJS Naker bagi PNS lewat APBD, namun hal itu bukanlah kendala berarti karena bisa mandiri,” ujar gubernur.

Dengan iuran yang kecil tapi besar manfaatnya, gubernur yakin pegawai tidak keberatan jika pembayaran iuran dilakukan lewat memotong gaji atau TPP tiap bulan secara otomatis, sehingga PNS bisa mendapat perlindungan ganda yaitu dari aspek kesehatan lewat BPJS Kesehatan dan keselamatan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan setelah MoU ini ada tindakan selanjutnya,” pungkas gubernur berharap.

Turut beserta gubernur pada acara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir. H. Faizal Mang, MM dan pejabat administrator Disnakertrans Sulteng.

Sumber : Humas dan Protokol Setdaprov Sutleng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *