PALU, SULTENGNEWS.COM – Panitia khusus (Pansus) Palu-Donggala-Sigi-Parigi Moutong (Padagimo) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menepati janji untuk hadir mengunjungi warga Kelurahan Petobo yang menjadi korban bencana likuifaksi 28 September 2018, Sabtu (4/7/2020).
Kunjungan itu dipimpin langsung Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur Larengi dan dihadiri seluruh anggota pansus seperti Elisa Bungallo, Yahdi Basma, Sony Tandra, Alimuddin Paada, Enos Pasai, Hidayat Pakamundi.
Pada kesempatan itu, salah satu warga Kelurahan Petobo, Umar mengungkapkan, harapan warga Petobo untuk segara di bangunkan hunian tetap (Huntap) di wilayah mereka sendiri, karena mereka tidak ingin direlokasi ke tempat lain.
“Saya menyempaikan bentuk kegelisahan dan kegalauan yang kami rasakan selama ini, dimana pemerintah Kota Palu sangat menyulitkan kami, sebab kami warga Petobo akan direlokasi ke Tondo, Duyu, dan Talise,” ungkapnya.
Dia menerangkan, adanya program pemerintah Kota Palu untuk membangun Huntap mandiri yang akan dibangun di masing-masing lahan masyarakat bagi masyarakat yang memiliki lahan, namun dengan tiga kriteria yaitu harus ada akses jalan, aliran air, dan jaringan listrik. Hal itu sangat menyulitkan warga Petobo yang tidak lagi memiliki lahan akibat likuifaksi.
“Tapi sekarang banyak masyarakat kelurahan Petobo saat ini yang tidak lagi memiliki lahan, sehingga harapan kami masyarakat Petobo yang hadir hari ini dapat dibangunkan Huntap di area yang telah ada sekarang ini dengan panjang 800 dan lebar 2 kilo 200 meter,” pintanya.
Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur Larengi mengatakan, pihaknya berusaha untuk hadir di tengah-tengah warga Petobo, sekaligus melihat langsung situasi dan perkembangan yang sesungguhnya terkait dengan belum ada kepastian Huntap yang dibangunkan warga Petobo karena masih terjadi sengketa tanah.
“Jadi Pansus Padagimo tidak hanya menerima laporan di kantor DPRD Sulteng baik itu melalui aksi maupun pertemuan tatap muka, tapi juga ikut hadir bersama warga Petobo,”katanya.
Dikatakan, Pansus Padagimo yang mewakili warga Petobo yang ada di DPRD Sulteng akan menjembatani persoalan sengketa tanah, sehingga masyarakat dapat menerima hak-haknya dengan baik.
Terlebih lagi kata dia, lokasi pembangunan Huntap di Kelurahan Petobo belum ada kepastian, akibat masih disengketakan beberapa pihak.
“Tetapi prinsip DPRD, apapun yang terjadi rakyat itu adalah segala-galanya. Pemerintah memiliki kewajiban moral untuk memenuhi hak-hak hidup masyarakat,” ujarnya.
“Kalau pun tanah atau lokasi ini bermasalah, ada salah satu pihak yang mengklaim sebagai tanahnya, maka negara harus ambil alih untuk menyelesaikan masalah ini. Masyarakat jangan di repotkan, karena masyarakat sudah terlalu banyak mengalami kehilangan,” tandasnya.
Setelah dari kelurahan Petobo, Pansus Padagimo DRPD Sulteng melanjutkan kunjungan ke Huntap yang berada di Pombewe, Sibalaya dan Duyu. DAL
