Warga Petobo Harapkan Pansus Padagimo DRPD Sulteng Dorong Penyelesaian SHM

oleh -
Kunjungan Pansus Padagimo DPRD Sulteng di kelurahan Petobo. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Warga Kelurahan Petobo mengharapkan panitia khusus (Pansus) Palu-Donggala-Sigi-Parigi Moutong (Padagimo) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) dapat mendorong penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang masih bermasalah.

“Ada warga kami yang dilaporkan ke pihak Polda Sulteng sebanyak 18 orang dan setelah ini akan menyusul lebih banyak lagi, itu mengenai lahan yang ada di area pembangunan hunian tetap (Huntap),” kata salah seorang warga Kelurahan Petobo, Umar saat kunjungan Pansus Padagimo di Kelurahan Petobo, Sabtu (04/07/2020).

Menurutnya, kalau masalah SHM jika tidak diselesaikan secepatnya akan terjadi konflik yang tidak dinginkan bersama.

Dikatakan, sesuai laporan kepala BPN Kota Palu ada sekitar 210 SHM yang ada di wilayah pembangunan Huntap warga Petobo, namun dari 210 SHM itu diyakini 80 persen tidak mengetahui lokasinya.

“Mengenai SHM itu setelah kami teliti, banyak batas-batas yang tidak jelas, seperti yang dilaporkan ke Polda ada beberapa sertifikat yang tidak jelas,”terangnya.

Dia berharapan, Ketua dan Anggota Pansus Padagimo DPRD Sulteng menyampaikan kepada intansi terkait mengenai SHM seperti kanwil BPN Sigi dan Kota Palu, untuk memverifikasi kembali mana sertifikat yang ada di lahan pembangunan Huntap warga Petobo.

“Kalau bisa mereka turun lapangan dan kami dari masyarakat Petobo siap mengawal itu, sebagaimana yang disampaikan bahwa tanggungjawab negara menyiapkan segala kebutuhan masyarakat korban bencana,”pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pansus Padagimo DRPD Sulteng, Budi Luhur Larengi menyayangkan ketidak hadiran Pemda Kota Palu saat kunjungan Pansus Padagimo.

“Padahal Pemda Kota Palu sudah kami ingatkan waktu rapat di DPRD Sulteng untuk hadir bersama-sama dengan kami dan masyarakat untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat kita yang ada di kelurahan Petobo,”tegasnya.

“Tidak bisa disalahkan jika warga Petobo datang kesana untuk menyampaikan aspirasi dengan unjukrasa, karena itu hak masyarakat, dan hanya begitu bisa ada perhatian,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *