PALU, SULTENGNEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muharram Nurdin melakukan Reses atau jaring aspirasi masyarakat di empat desa yakni dua desa di Kabupaten Sigi dan dua desa di Kabupaten Donggala dengan masa reses mulai tanggal 21 sampai 25 Juli 2021.
Di Kabupaten Sigi, Muharram melakukan reses di desa persiapan pemekaran Desa Tulo yakni, Tulo Rarantea. Di desa ini, permintaan masyarakat yang paling dominan adalah pengairan untuk pertanian.
“Sebelumnya, desa ini mengandalkan pengairan dari Sungai Gumbasa. Namun karena saat ini bendungan tersebut sedang dalam tahap perbaikan, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh sumber air untuk pertanian,” ujarnya Muharram di Gedung DPRD Sulteng, Senin (26/07/2021).
Para tokoh-tokoh masyarakat, juga mendesak agar desa persiapan yang ada saat ini, segera menjadi desa definitif, karena sejauh ini sudah mendapatkan rekomendasi dan nomor register dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan sudah melalui paripurna di DPRD Sigi.
“Desa itu, sebenarnya tinggal menunggu peresmian saja untuk menjadi desa definitif karena semua persyaratannya sudah selesai. Selain itu, ada juga usulan warga untuk jalan ke kantong-kantong produksi atau usaha tani,” katanya.
Selanjutnya, Muharram Nurdin melanjutkan reses di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat. Di desa ini, masyarakat meminta bantuan pertanian dan perikanan, seperti pakan untuk dikelola oleh kelompok.
“Yang aneh saya temukan di dua desa ini, masyarakat beli sayurnya dari Palu. Sementara para ibu kebanyakan memelihara bunga di pekarangan rumah. Saya sarankan kepada mereka agar mengganti tanaman bunga itu dengan sayur-sayuran, agar bisa dikonsumsi tanpa harus beli lagi,” ujarnya.
Setelah dari Sigi, Muharram melanjutkan reses di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Di desa ini, Muharram menemukan masalah abrasi pantai dimana ada sebagian rumah masyarakat yang dapurnya sudah terkikis air laut. Olehnya, warga meminta bantuan untuk dibuatkan tanggul pemecah ombak.
“Yang paling parah ada pasar tapi tidak bisa berfungsi, karena dibangun di lahan yang tidak tepat. Pasarnya dibangun, tapi lokasinya becek, sehingga masyarakat meminta penanganan lebih lanjut, seperti sarana pendukung lainnya seperti jalan dan drainase,” terangnya.
Selain itu, masyarakat juga meminta fasilitas penjemuran gabah dan hand tractors untuk mengelola area persawahan seluas kurang lebih 700 hektar di desa tersebut, karena di desa itu sawanya sangat luas.
Muharram lalu melanjutkan reses ke Desa Sibayu, Kecamatan Balaesang. Di desa ini, yang mencuat juga persoalan pertanian dimana sawah masyarakat masih mengandalkan air hujan, karena belum ada irigasi.
“Kalau musim kemarau, hasilnya tidak maksimal. Karena itu, mereka meminta dibangunkan irigasi agar bisa mengairi sawah mereka dan menghasilkan panen yang banyak,” tambahnya.
Dari berbagai persoalan hasil resesnya itu, Muharram berkesimpulan bahwa ternyata problem utamanya dari pertanian adalah infrstruktur pertanian yang mesti digenjot ke depan, seperti irigasi, jalan pertanian dan alat pertanian, sehingga bisa menghasilkan produksi yang besar.
“Masalah infrastruktur pertanian ini, harus menjadi perhatian serius dinas terkait. Saya akan sampaikan melalui rapat paripurna bahwa kita harus membangun infrastruktur pertanian kalau kita mau petani kita sejahtera,” tutupnya. FUL
