PALU, SULTENGNEWS.COM – Wali Kota Palu, Drs. Hidayat, M.Si mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Drs. H. Longki Djanggola, M.Si melalui Vidio Conference di ruang kerja Wali Kota, Selasa (31/3/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan sejumlah hal terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Devease (Covid-19) atau Virus Corona di wilayah Kota Palu.
“Kami telah menindaklanjuti kebijakan gubernur yang membentuk posko dan mengatur jadwal buka tutup di setiap perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dengan membentuk enam posko kesehatan yang terdiri dari satu posko bandara, dua posko di pelabuhan yakni Pantoloan dan Taipa dan tiga posko di jalur darat,” terang Wali Kota Hidayat.
Wali Kota mengatakan, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengendalian Covid-19 yang posko induknya bertempat di Baruga Lapangan Vatulemo, Palu.
Selain itu, Wali Kota menyatakan pihaknya telah bersepakat untuk menggeser anggaran yang dibutuhkan oleh setiap posko-posko kesehatan di enam titik tersebut agar pemeriksaan dilakukan secara ketat.
“Kami memohon agar setiap instansi vertikal bisa sama-sama bersinergi untuk merelokasi anggarannya. Karena dengan pemeriksaan yang ketat ini, kita harapkan bisa meminimalir terjadinya penyebaran virus,” lanjutnya.
Wali Kota memohon kepada Gubernur agar tim 119 dapat betul-betul difungsikan khususnya dalam hal penjemputan PDP maupun pasien positif Corona.
“Tim 119 harus siap betul, karena kami kekurangan APD. Saya mohon betul-betul kita bisa sinergi dalam hal ini,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota juga memohon petunjuk kepada gubernur agar kiranya identitas pasien positif Covid-19 perlu diumumkan kepada masyarakat supaya orang-orang yang pernah kontak dengan pasien, bisa melaporkan diri ke Puskesmas atau rumah sakit.
“Karena dari dua yang positif ini, kami tidak bisa lagi lacak siapa-siapa yang pernah kontak dengan yang bersangkutan maupun dengan keluarga yang bersangkutan. Ini yang kami khawatirkan,” ujar Wali Kota.
Selain itu, Wali Kota memohon agar dicarikan betul solusi terkait dengan masyarakat yang memiliki usaha. Hasil rapat koordinasi Pemkot beberapa hari lalu, Dandim 1306 Donggala Kol Inf Widya Prasetyo menyarankan agar usaha masyarakat tetap buka.
“Namun pembeli tidak diperkenankan makan di tempat. Datang beli, bungkus langsung pulang. Nah ini dampak sosial yang perlu dicarikan solusinya,” lanjutnya.
Wali Kota juga meminta ketegasan dari OJK khususnya OJK Perwakilan Sulawesi Tengah agar instruksi Presiden terkait dengan tagihan kredit segera dilaksanakan.
“Karena masih ada yang datang menagih-nagih kredit itu. Saya minta ada ketegasan dari OJK. Kami berharap OJK di Sulteng, bisa mengambil keputusan sehingga tagihan-tagihan ini bisa dihentikan,” katanya.
Di akhir paparannya, Wali Kota melaporkan bahwa pihaknya telah mengintruksikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu untuk memantau penjualan-penjualan barang yang terlalu tinggi.
“Apabila itu kami dapatkan, kami akan cabut izinnya. Olehnya kami harap masyarakat tidak menaikkan harga yang tidak wajar dan tidak melakukan penimbunan,” tandasnya.
Rakor melalui Video Conference ini juga diikuti para bupati lainnya se-Sulawesi Tengah dan Wali Kota didampingi langsung Kadis Kesehatan Kota Palu dr. Husaema, Direktur RSUD Anutapura Palu dr. Herry Mulyadi serta perwakilan Kodim 1306 Donggala. ***
