Yasona Laoly Resmikan 22 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Sulteng

oleh -
Wakil Ketua III DPRD Sulteng, H. Muharram Nurdin saat menyambut kadatangan Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly S.H.,M.Sc.,Ph.D yang tiba di Palu pada Senin (12/4/2021). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Mankum HAM) Republik Indonesia, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly S.H.,M.Sc.,Ph.D meresmikan 22 desa dan kelurahan sadar hukum di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Senin (12/4/2021).

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, 22 desa dan kelurahan itu, terbesar di 19 kecamatan pada 11 wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sulteng. Dengan meresmikan desa dan kelurahan sadar hukum 2021 ini,  diharapkan akan selalu meningkatkan kinerja, integritas, dan berkontribusi dalam membangun hukum di Provinsi Sulteng dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional di negara kesatuan Republik Indonesia.

Peresmian Desa dan Kelurahan sadar Hukum ini dihadiri seluruh Kepala Daerah Se Provinsi Sulteng beserta seluruh Unsur Forkompimda Sulawesi Tengah dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Wakil Ketua III H. Muharram Nurddin. S. sos.,M.Si.

Dalam kegiatan ini, Gubernur Sulteng Drs. Longki Djanggola, M.Si dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palu yang telah bekerjasama dengan kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia,  sehinggah terselenggarahnya kegiatan pekan hukum dan HAM di Sulteng.

Gubernur berharap, kesadaran Hukum masyarakat merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan penegakkan dan pembinaan hukum. Adanya persemian desa dan kelurahan sadar hukum serta pemberiaan penghargaan medali kepada Bupati, Walikota, dan Camat yang menjadikan kelurahan dan desanya mencapai kriteria desa dan kelurahan sadar hukum harus diapresiasi.

Gubernur juga menyampaikan bahwa hubungan kerja sama dam silahturahmi yang terbangun antara pemerintah Provinsi Sulteng dengan kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM di Sulteng sangatlah menjadi hal yang utama.

“Secara pribadi, saya sangat berharap agar instansi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sekiranya memanfaatkan keberadaan kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, sehinggah produk peraturan daerah yang baik sebagimana yang kita cita-citakan bersama dapat di wujudkan dan tersusun bagi pembangunan daerah dan masyarakat sulawesi tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Gubernur Sulteng dua periode ini.

Sementara itu Menkum HAM Prof. Yosanna Hamonangan Laoly SH., M.Sc.,Ph.D mengaku sangat bangga dapat bertemu langsung dengan Bupati/Walikota, Camat, serta kepala desa/lurah yang telah berhasil mencapai prestasi dalam memasyarakatkan hukum di wilayahnya, sehingga mendapatkan predikat sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

Pada kesempatan ini Menteri Hukum dan HAM juga sangat mengapresiasi Gubernur Sulawesi Tengah yang memiliki komitmen tinggi dalam membina kesadaran hukum warga masyarakat di wilayahnya dan tetap berharap meningkatkan kesadaran hukum.

Menteri Hukum dan HAM juga berharap peningkatan kesadaran hulum masyarakat, merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam mengahadapi tantangan global. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *