Warga Penyintas Lere Berhak Terima Huntap dan Ganti Rugi Lahan

oleh -
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presly Tampubolon. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Warga penyintas kelurahan Lere yang terkena rumahnya oleh bencana alam tsunami dan masuk dalam zona merah 28 September 2018, berhak direlokasi menerima Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun oleh Pemerintah dan berhak pula memperoleh ganti rugi lahan yang memiliki alas hak akibat lahan atau tanahnya terkena rencana pembangunan jembatan Palu IV dan jalan sebagai fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presly Tampubolon, menegaskan, ada dua hal yang menjadi perhatian oleh pemerintah saat ini khususnya bagi masyarakat penyintas kelurahan Lere, yakni soal relokasi akibat terdampak bencana tsunami, masuk zona merah serta proses ganti rugi lahan warga Lere akibat dari pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah yakni rencana pembangunan jembatan Palu IV dan jalan.

“Kalau ganti rugi lahan itu ansir adalah tentang masalah bukan keterdampakan terhadap rumah huniannya tetapi dalam aspek ganti hak alas lahan mereka atau tanah mereka yang terkena oleh pembangunan, kan begitu skemanya,” kata Presly Tampubolon kepada SultengNews.com saat ditemui di ruangannya, Rabu (5/1/2022) pagi.

“Contoh misalnya rumah saya terdampak kena tsunami, zona merah, berarti satu hal ini adalah di relokasi dan terima Hunian Tetap. Kemudian tanah saya itu terkena lagi tetapi secara keperdataan atau kepemilikan itu adalah masih tanah saya, dan kemudian terkena oleh pembangunan, berarti saya berhak juga untuk mendapat ganti rugi lahan,” sambung Presly.

Artinya katanya menambahkan, dengan adanya pembangunan fasilitas umum baik untuk pembangunan jembatan Palu IV maupun pembangunan jalan kembali, ada dua manfaat yang diterima oleh warga penyintas Lere, selain menerima Hunian Tetap (Huntap) sebab terdampak rumahnya oleh bencana dan masuk zona merah selain itu pula warga penyintas yang memiliki alas hak sertifikat dan bagian dari terkena pembangunan fasilitas umum, maka otomatis akan menerima bantuan dari pemerintah berupa relokasi Huntap dengan ganti rugi lahan.

“Tentu dua hal itu berbeda, karena digunakan untuk fasilitas umum dengan kebijakan penggantian lahan dari nilai terkena dan dalam hal aspek karena saya terdampak dan berada di lokasi zona merah saya pun berhak,” kata dia.

Hal ini menurutnya perlu diluruskan agar masyarakat kelurahan Lere (khusus terdampak tsunami dan terkena pembangunan) untuk tidak salah menilai dan berpandangan akibat masih adanya sebagian warga penyintas Lere saat ini yang menolak untuk proses ganti rugi lahan sebab khawatir tidak menerima Hunian Tetap (Huntap) kawasan dari pemerintah.

“Intinya tetap mendapatkan dua manfaat dari pemerintah, karena memiliki dua aspek yang berbeda. Yakni karena terdampak dan satunya lagi karena memiliki alas hak sertifikat di rencana pembangunan fasilitas umum,” tegasnya.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.