Warga Parimo Desak DPRD Bentuk Panitia Angket Investigasi Kasus Bupati

oleh -
Unjukrasa AMPIBI di depan DPRD Kabupaten Parigi Moutong.FOTO : IST

PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Warga Perigi Moutong (Parimo) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli (AMPIBI), mendesak DPRD Parimo membentuk panitia angket untuk melakukan investigasi kasus Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu.

“Panitia angket dibentuk untuk menginvestigasi berbagai dugaan kasus yang ujungnya mendesak pemberhentian Samsurizal Tombolotutu sebagai Bupati Parigi Moutong, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan melanggar sumpah janji jabatan,” kata Juru Bicara Ampibi Parimo, Fadli Arifin Azis, kepada sultengnews.com, Rabu (22/07/2020).

Dikatakan, aksi yang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi dalam gerakan kepedulian yang muncul karena keresahan terhadap daerah dan tidak di tunggangi oleh kepentingan apapun.

Menurutnya, ada beberapa penyalahgunaan kekuasaan yang di lakukan Samsurizal Tombolotutu yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan jelas melanggar larangan bagi kepala daerah dan menguntungkan kepentingan pribadi dan klan kroninya.

“Contoh dalam kasus Hutang 4.9 Miliar, yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan hakim pengadilan negeri parigi, Samsurizal dituntut harus mengembalikan uang miliaran rupiah. Artinya bahwa keputusan hakim, jelas menguatkan bukti bahwa Samsurizal Tombolotutu terbukti benar menerima pemberian,”ujarnya.

“Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat (1) Huruf E, kepala daerah di larang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukan,”sambungnya.

Dia mengungkapkan, apa sangkut pautnya seorang pengusaha Hance Yohanis memberikan uang miliaran rupiah kepada Samsurizal Tombolotutu, tentu ada kaitannya dengan sejumlah proyek. Apalagi Hance Yohanes adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi yang tentu mempunyai maksud tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh Samsurizal Tombolotutu yang merupakan Bupati Parigi Moutong.

Dia juga menyebutkan, beberapa kasus lain yg di lakukan oleh Samsurizal Tombolotutu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Aksi kami ini tidak hanya dihadiri oleh Masyarakat Parigi, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Penting dicatat, kedatangan kami tidak hanya unjuk rasa tetapi kami juga unjuk data,” ujarnya.

“Dalam perundingan ini, AMPIBI meminta kepada pihak legislatif, bahwa Bupati Parigi Moutong harus diberhentikan dari jabatannya,”pungkasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto, mengatakan, Teman-teman AMPIBI yanga menginginkan untuk dibentuk panitia angket itu ada prosedurnya, maka DPRD Parimo sebagai mitra pemerintah daerah maka akan meminta tanggapan dari kepala daerah khususnya bupati Kabupaten Parimo.

Dia menyatakan, sebagaimana tuntutan itu, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, menjadi bagian dari aspirasi, maka kita akan putuskan dulu hak interpelasi.

“Kita akan mengundang bupati dan akan meminta penjelasan melalui sidang paripurna apakah yang disampaikan ini memenuhi standar prosedur atau tidak. Dari situlah DPRD Parimo akan mengambil kesimpulan untuk mengundang praktisi hukum untuk memberikan pandangan terkait dengan usulan pembentukan panitia angket,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *