Warga Desa Palasa Lambori Adukan Dugaan Mal Adminitrasi ke Ombudsman

oleh -
Sejumlah warga Desa Palasa Lambori mendatangi Ombudsman Perwakilan Sulteng. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Sejumlah warga Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengadukan dugaan mal adminitrasi ke Ombudsman Perwakilan Sulteng, Kamis (11/02/2021) pagi tadi.

Pelaporan dugaan mal administrasi tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Desa Palasa Lambori dalam pengelolaan Dana Desa (DD), dimana sebanyak 197 orang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum menerima haknya pada penerimaan BLT tahap tiga di Oktober sampai Desember 2020.

Penerima BLT sebanyak 197 orang pada tahap tiga seharusnya mendapatkan haknya dengan besaran Rp 900 ribu, apabila dijumlahkan secara keseluruhan, dari jumlah penerima dan bantuan yang diterima, maka yang harus dibayarkan sebesar Rp 177.300.000.

Salah satu warga Desa Palasa Lambori, Alkiyat mengatakan, dugaan mal administrasi bisa saja terjadi dalam pengelolaan DD khususnya terhadap penerima BLT yang belum mendapatkan haknya.

Alkiyat menyebut, dugaan mal administrasi yang dilaporkan dibawah pengelolaan Pemerintah Desa Palasa Lambori sebelumnya.

“Kami menduga dalam pengelolaan DD ini terdapat mal administrasi, sehingga 197 orang penerima BLT tidak menerima haknya sampai sekarang,”sebutnya.

Ketua Ombudsman Perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lembah, yang menerima langsung laporan dari warga Desa Palasa Lambori mengungkapkan, pihaknya tidak melihat soal adanya tindak pidana korupsi dalam pelaporan tersebut. Namun, sekaitan dengan mal administrasinya.

“Kami merasa diberikan kepercayaan dari teman-teman untuk menindaki sekaitan dugaan mal administrasi yang terjadi di Desa Palasa Lambori,”ungkapnya.

Sofyan menuturkan, Ombudsman Perwakilan Sulteng terlebih dahulu akan mempelajari secara mendalam terkait dengan laporan mal administrasi melalui rapat pleno, penyelesaian proses pemeriksaan memungkinkan memakan waktu sampai dua pekan lamanya.

“Kita akan pelajari dulu lewat rapat pleno untuk melihat subtansi peleporan,  selama 14 hari,”tuturnya.

“Jika memang bisa ditangani Ombudsman akan dilakukan proses penanganan, mulai dari permintaan klarifikasi Kepala Desa sebelumnya dan Plt Kepala Desa, Camat, jika perlu Bupati,”lanjut Sofyan. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *