Warga Balaroa Ancam Bangun Camp Pengungsian di Depan Kantor Walikota

oleh -

Ketua Forum Korban Gempa Bumi dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa, Abdurrahman M Kasim, SH.MH saat memimpin rapat akbar korban likuifaksi Kelurahan Balaroa. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.com –Kekecewaan ribuan warga Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat yang terdampak musibah gempa bumi dan likuifaksi pada 28 September 2018 lalu dalam menuntut hak dan keadilan, telah mencapai anti klimax.

Warga pun mengncam akan membangun camp pengungsian di depan Kantor Walikota Palu, agar Pemerintah Kota benar – benar memperhatikan nasib mereka yang sudah sembulan bulan tinggal di tenda pengungsian.



Pasalnya, sampai saat ini hak-hak mereka sebagai korban serta kewajiban Negara belum juga direalisakan. Terkesan Negara dan Pemerintah menutup mata terhadap kondisi kehidupan layak bagi ribuan warga korban. Tak ayal, akumulasi kekecewaan tersebut, tumpah ruah di acara Rapat Akbar yang digagas Forum Korban Gempa Bumi dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa di Aula Museum Sulteng,  Sabtu ( 6/7/2019).

Ketua Forum Korban Gempa Bumi dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa, Abdurrahman M Kasim, SH.MH menegaskan  bahwa Rapat Akbar kali ini, melahirkan tujuh point butir rekomendasi yang tertuang  dalam surat tuntutan  (Surtut)  kepada Pemerintah Pusat, Provinsi  Sulteng dan Kota Palu.

Pertama, Negara sesegera mungkin memanusiakan warga Balaroa sebagai korban yang saat ini masih tinggal di tenda dan shalter – shalter pengungsi yang tidak layak huni di lokasi Sport Center Kelurahan Balaroa. Termasuk yang kontrak dan kost serta numpang dirumah famili. Sebab hal ini telah ditegaskan dalam  UUD 45  Pasal 27 Ayat 2 yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kedua, mendesak Kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Palu untuk secepatnya menyalurkan Dana Jaminan Hidup (Jadup) kepada  ribuan warga korban likuifaksi Kelurahan Balaroa.

Ketiga, percepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) kepada korban dengan kepastian sertifikat atau hak kepemilikan atas lahan. Keempat, segera realisasikan Dana Santunan Duka dan Dana Stimulan yang belum seluruhnya diterima oleh ahli waris dan para korban.

Kelima, perjelas status lahan/ lokasi tanah warga  yang terdampak gempa  bumi dan likuifaksi Balaroa.

Keenam, transparansi dana bantuan melalui Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kota Palu baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Tujuh, aparat keamanan diminta untuk segera membersihkan dan mengamankan lokasi lahan warga yang terdampak  likuifaksi dari aksi-aksi penjarahan, sebab dilokasi itu masih banyak jasad yang belum sempat di evakuasi.



Menurut advokat kondang ini, jika Surtut tidak segera direalisasikan serta diberikan  kepastian,  maka warga korban Kelurahan Balaroa akan mengambil sikap melalui aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Senin 15 Juli 2019 dengan langsung membangun camp – camp pengusian di depan Kantor Walikota  Palu, sebagai bentuk protes dan kekecewaan.

Warga korban juga tidak akan membayar pajak dalam bentuk apapun, kemudian warga korban juga akan kembali membangun pemukiman di lokasi yang terdampak likuifaksi atau masuk zona merah, serta yang terakhir  warga korban bertekad dan komitmen tidak akan menggunakan hak pilih baik dalam Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Walikota pada Tahun 2020 mendatang.

“Bagi kami, tidak ada guna memilih  pemimpin jika tidak  memiliki seance of crisis atau kepekaan terhadap wargannya,” pungkas Rahman Kasim.

Penulis : Agus Manggona

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *