Wali Kota Palu Akan Undang OJK Terkait Penundaan Kredit Bank dan Leasing

oleh -
Wali Kota Palu, Drs. Hidayat, M.Si saat menerima FPPH Sulteng bersama perwakilan Komunitas Gojek Palu (Gopal), perwakilan UMKM Cafe Hutan Kota dan Komunitas Driver Online Mobil (Gocar) di ruang kerjanya, Kamis (23/4/2029). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Wali Kota Palu Drs. Hidayat, M.Si akan mengundang kembali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sulteng untuk membahas kembali rencana penundaan kredit bank dan leasing ditengah pandemi corona atau Covid – 19.

Hal itu disampaikan Wali Kota saat bertemu Bertempat Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulawesi Tengah bersama perwakilan Komunitas Gojek Palu (Gopal), perwakilan UMKM Cafe Hutan Kota dan Komunitas Driver Online Mobil (Gocar) di ruang kerjanya, Kamis (23/4/2029).

Dalam kesempatan itu, FPPH mempertanyakan semangat dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor 581/0720/perdagind/2020 Tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Bagi Pekerja Sektor Informal, Pengusaha UMKM dan Pemegang Unit Kendaraan/Jaminan di Kota Palu yang ditandatangani Wali Kota Palu pada 3 April 2020.

Selain mempertanyakan tentang SE, perwakilan Gopal, Gocar dan perwakilan UMKM Cafe Hutan Kota juga mengungkapkan permasalahan yang mereka hadapi selaku debitur ketika mengajukan permohonan penundaan pembayaran cicilan kredit baik di bank maupun di leasing.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Palu Drs. Hidayat, M.Si mengatakan bahwa semangat diterbitkannya SE itu adalah himbauan agar pihak perbankan baik bank maupun leasing benar-benar menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Presiden RI maupun Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

Menurut Walikota, saat memberikan pelayanan terkait permohonan penundaan cicilan kredit bagi debitur pekerja sektor informal, pengusaha UMKM dan pemegang unit kendaraan/jaminan baik terdampak langsung maupun tidak terdampak langsung penyebaran Covid-19, tentu pelayanan ini mempertimbangkan dampak psikologi sosial, perekonomian masyarakat, ketertiban dan keamanan.

“Jika tidak mempertimbangkan hal tersebut, dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan kegaduhan ditengah masyarakat, ini yang kami jaga. Disinilah peran Wali Kota sebagimana point 7 dalam SE tersebut akan memberikan sanksi tegas pada bank dan leasing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Wali Kota.

Selain itu, guna menampung permasalahan para debitur pekerja sektor informal, UMKM, KUR dan pemegang unit kendaraan/jaminan, Wali Kota berharap agar disampaikan secara tertulis dan meminta FPPH agar bisa menghimpun permasalahan tersebut, lalu diserahkan kembali ke Wali Kota Palu untuk jadikan dasar mengundang OJK dan pihak perbankan guna mendiskusikan dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

Diketahui sebelumnya FPPH telah merincikan data debitur UMKM pada bank BUMN (BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri) Kota Palu berjumlah 5.255 orang dengan sisa kredit Rp. 192.790.333.786, sementara jumlah debitur leasing Kota Palu yang masuk dalam catatan FPPH sebanyak 1.526 orang.

“Saat ini kami sementara membuat format pengaduan permasalahan, debitur hanya mengisinya. Kami akan sampaikan waktu dan tempat pengambilan jika format pengaduan ini sudah rampung,” tandas ketua GPPH Sulteng, Sunardi Katili. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *