Wakil Ketua DPRD Sulteng Hadiri Sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021

oleh -
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulteng, H.Muharram Nurddin, S.Sos, M.Si, menghadiri sosialisasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur pada Selasa (20/4/2021). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H.Muharram Nurddin, S.Sos, M.Si, menghadiri sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur pada Selasa (20/4/2021).

H.Muharram Nurddin hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Hadir juga Wakil Gubernur Sulteng, Dr. H. Rusli Baco Dg. Palabbi, S.Sos., S.H., M.H di dampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Mulyono, SE, AK, MM.

Dalam kegiatan ini, hadir juga Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulteng Raden Hari Agung Cahya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng yang diwakili Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Ferizal, SH, MH beserta Asisten Deputi Wilayah Sulteng, Maluku Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Brian Aprinto.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Gubernur Sulteng atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Provinsin Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi dan menyambut baik tujuan Sosialisasi ini.

Gubernur Sulteng juga bergarap dengan momentum terbitnya INPRES Nomor 2 tahun 2021, merupakan spirit dan semangat untuk bekerjasama dalam memberikan perlindumgam sosial tenaga kerja secara adil, luas dan Merata.

Khususnya kepada Pegawai NON ASN (Honorer) dan pekerja rentan seperti Petani, Nelayan dan buruh bangunan, sopir angkot dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan ini ini, Gunernur juga berharap Kepada bupati/walikota dan jajarannya agar menyusun dan menetapkan regulasi serta pengalokasian anggaran terkait penerapan jaminan sosial tenaga kerja, melindungi pekerja NON ASN di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja rentan di wilayah masing masing, serta berharap mendaftarkan pekerja di seluruh jajaran BUMD beserta anak perusahaan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan mensyaratkan kewajiban mendaftarkan karyawan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dalam setiap pengajuan perizinan perusahaan di dinas PMDPTSP.

Gubernur Sulteng juga berharap kepada bupati/walikota melaporkan secara berkala terkait pengawasan dan pembinaan pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 di tingkat kota/kabupaten kepada Gubernur  ditingkat Provinsi.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini proaktif mensosialisasikan dan melaksanakan upaya-upaya kolaboratif untuk meningkatkan cakupan kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulteng dan tidak lupa juga menyampaikan ucapan yang sama kepada OPD, Perusahaan, pelaku usaha dan  instusi pemberi kerja yang selama ini sudah berkomitmen dan memenuhi kewajiban hak-hak pekerjanya dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan di Sulteng.

Terlebih lagi dengan adanya INPRES Nomor 2 tahun 2021 semoga menjadi titik terang guna memperjuangkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang komprehensif dan merata bagi seluruh lapisan pekerja baik di sektor formal maupun informal khususnya di Sulteng, demi terciptanya akuntabilitas, kesejahtraan, keadilan, transparansi dan perlindungan maksimal terhadap resiko resiko sosial seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan Pensiun. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *