PALU, SULTENGNEWS.COM – Peristiwa atau kejadian beberapa waktu lalu yang tidak sepatutnya terjadi antara warga kelurahan Poboya, Pihak Kepolisian dan perusahaan tambang Emas PT.CPM, mendapat tanggapan serius dari pimpinan DPRD Kota Palu.
Wakil Ketua II DPRD Kota Palu Rizal Dg. Sewang, menyebut, peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu yang diperhadapkan antara pihak kepolisian dan warga kelurahan Poboya perlu mendapatkan respon serius, baik dari Pemerintah Kota Palu maupun dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri.
Karena masyarakat bagian dari tanggung jawab pemerintah, tentunya pemerintah harus hadir dalam kondisi saat ini. Dimana warga Poboya sangat membutuhkan perhatian serius untuk memperoleh solusi atau alternatif dari permasalahan antara warga kelurahan Poboya, pihak kepolisian dan tentunya perusahaan tambang emas PT. CPM.
“Pemerintah harus hadir untuk menjadi fasilitator, mencari solusi dari masalah antara keinginan masyarakat dan kebijakan yang tentunya terkait dengan aturan, khususnya dengan koordinasi ke pihak perusahaan tambang emas PT. CPM,” urai Rizal kepada SultengNews.com, Selasa (1/11/2022).
“Jangan sampai yang terjadi beberapa waktu lalu akan terulang kembali. Bukan hanya dirugikan dari materi namun bisa berujung kepada korban jiwa, jika tidak ditangani secara serius oleh seluruh pihak,” sambung Rizal.
Berkaca dengan peristiwa beberapa waktu lalu, selaku pimpinan DPRD dan secara pribadi, meminta kepada pihak kepolisian tentunya, untuk lebih mengedepankan upaya-upaya prefentif dalam berkomunikasi dengan warga kelurahan Poboya.
“Saya secara pribadi, sebaiknya pihak aparat lebih mengedepankan upaya-upaya prefentif dalam upaya komunikasi-komunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, Rizal tegaskan, karena pemberian izin tambang emas PT.CPM dari pemerintah pusat, harapannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, untuk segera melakukan upaya-upaya strategis dan menghadirkan solusi, terkait dengan kasus yang ada.
“Ini bisa menjadi konflik yang berkepanjangan kalau tidak bisa diselesaikan secepatnya, karena ini masalah isi perut. Tentunya, sebagai seorang suami akan berkorban untuk mencari nafkah untuk isri dan anak-anaknya. Ketika mata pencaharian itu sudah tidak ada lagi, pada saat yang sama berdasarkan tuntutan ekonomi makin hari makin banyak, apalagi BBM naik dan ini bisa menekan psikologi mereka,” katanya.
“Olehnya, sekali lagi harusnya pemerintah provinsi mencarikan solusi dan tentunya, karana Pemerintah Kota Palu sebagai wilayah toritorial kelurahan Poboya, maka antara Pemkot dan Pemrov, komunikasi untuk mencarikan solusi yang terbaik. Berkomunikasi yang paling penting, apa solusinya dikomunikasikan bersama baik masyarakat maupun perusahaan. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya,” jelasnya.ZAL
