Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sulteng Kunjungan Kerja di Kabupaten Buol

oleh -

Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Buol yang dipimpin Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu. FOTO : IST

BUOL, SULTENGNEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin bersama rombongan Anggota DPRD Sulteng lainnya melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buol, Kamis (20/2/2020).




Rombongan Anggota DPRD Sulteng yang dipimpin Muharram Nurdin ini, diterima Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu di Aulah Srikandi Kelurahan Kulango, Kabupaten Buol.

Selain Wakil Bupati, hadir juga dalam pertemua dengan Anggota DPRD Sulteng diantaranya Asisten II Setda Buol, Anggota DPRD Buol, Sekwan DPRD Sulteng, Sekwan DRPD Buol, Kepala OPD lingkup Kabupaten Buol, serta camat dan dan Lurah/Kepala Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Buol.

Anggo DPRD Sulteng saat meninjau jembatan di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan yang patah, sehingga membuat jalur transportasi terhambat. FOTO : IST

Pertemuan ini membahas masalah masalah yang ada di Kabupaten Buol, terkhusus yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi.

Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu menyimpulkan sedikitnya ada 6 problem di Kabupaten Buol yang menjadi kewenangan Provinsi yakni ; Pertama, Kantor pertanian lama yang berada di Kelurahan Kali sempai sekarang belum jelas hak miliknya.

Pemerintah Kabupaten Buol meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bisa segera menghibahkan lahan kantor Pertanian kepada Pemerintah Kabupaten Buol.




Kedua, maraknya Illegal fishing diperairan laut Kabupaten Buol. Perairan laut Kabupaten Buol yang berbatasan langsung dengan Negara Filipina dan Kota Bitung ini, membuat maraknya illegal fishing yang terjadi di perairan Kabupaten Buol. Dalam pertemuan ini, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buol meminta kepada Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bisa memberikan penganggaran sarana transportasi Armada kapal untuk melakukan penjagaan agar bisa memonitoring wilayah perairan laut dari illegal fishing yang marak terjadi

Ketiga, sengketa perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo,
Pemerintah Kabupaten Buol meminta Pemerintah Provinsi untuk bisa duduk bersama membicarakan masalah batas wilayah Kabupaten Buol dan Provinsi Gorontalo dan mendampingi pemerintah Kabupaten Buol untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai ke tingkat Pemerintah Pusat.

Keempat, mengkaji Izin dari Dinas Kehutanan Provinsi terkait pembukaan lahan perkebunan yang pada kenyataannya hanya mengambil hasil alam yakni kayu. Pemerintah Kabupaten Buol meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mengkaji kembali izin – izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi kepada perusahaan perusahaan yang ada, karena hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Bahkan terjadi illegal loging yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan.




Kelima, standar perusahaan yang ada di Kabupaten Buol. Menurut Wakil Bupati Buol, pemerintah provinsi bisa memonitoring terhadap perusahaan perusahaan tentang kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang merugikan masyarakat.

“Contoh perusahaan CCM yang membeli sawit kepada Petani Sawit seharga Rp.600 tetapi dijual kembali seharga Rp.1.720,” ujar Wakil Bupati Buol ini.




Keenam, permasalahan lain seperti akses jalan yang menjadi kewenangan pihak pemerintah provinsi,
Infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdapat di Kabupaten Buol, banyak yang sudah tidak layak digunakan atau hancur. Salah satunya jembatan yang berada di desa boilan kecamatan tiloan, dimana jembatan yang menghubungkan jalan dari desa menuju ke ibu kota kabupaten patah, sehingga membuat jalur transportasi terhambat.

Dari pertemuan ini Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin dan Aggota DPRD Provinsi Sulteng menegaskan akan terut membantu dan memperjuangkan hak – hak daerah Kabupaten yang menjadi kewenangan Provinsi. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *