Wakil Gubernur Buka Rakor Peningkatan Pelayanan Publik DPMTSP Bersama KPK RI

oleh -
Wakil Gubernur Sulteng, Drs. H. Ma’mun Amir secara resmi membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik DPMTSP bertempat di Gedung Pertemuan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 15 Februari 2022. FOTO : HUMAS PEMPROV SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulteng, Drs. H. Ma’mun Amir secara resmi membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik DPMTSP bertempat di Gedung Pertemuan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 15 Februari 2022.

Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar menyatakan rapat koordinasi dilaksanakan oleh Direktorat koordinasi dan supervisi wilayah 4 yang merupakan kegiatan program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Menurutnya, sejak tahun 2017 KPK telah melakukan serangkaian kegiatan di provinsi Sulawesi Tengah dengan kegiatan dituangkan di dalam rencana rencana aksi yang diharapkan bisa mengikat komitmen bersama sebagai upaya pencegahan dini guna meningkatkan sumber daya manusia dan  dukungan moril masyarakat khususnya di provinsi Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut dikatakannya, KPK dalam melakukan pencegahan juga melakukan intervensi kepada seluruh pemerintah daerah sebagai self assessment pemerintah daerah supaya terwujud tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada 8 area intervensi mcp.

Area yang diintervensi oleh KPK mulai dari perencanaan penganggaran yang berbasis pada elektronik, kemudian pada perizinan yaitu dalam hal pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan unit layanan pengadaan barang dan jasa, peningkatan pada apip, manajemen SDM, monitoring dana desa dan sektor strategis lainnya misalnya dalam hal kesehatan kemudian energi dan sumber daya mineral.

KPK juga berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga BPKP dalam hal mengelola aplikasi FTP. Untuk indikator Tahun 2022 dalam hal regulasi yaitu regulasi daerah mengenai tata ruang, kemudian regulasi terhadap pendelegasian kewenangan daerah tentang tata kelola yang berhubungan dengan perizinan dan terhadap infrastruktur adalah sistem perizinan online daerah.

Lili Pintauli Siregar menjelaskan, beberapa kasus di sektor perizinan yang pernah ditangani KPK misalnya contoh kasus yang berhubungan dengan suap yang melibatkan Bupati dan juga kepala dinas di kabupaten Bekasi, termasuk sekda Provinsi Jawa Barat berhubungan dengan pengurusan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang. Demikian pula kasus yang melibatkan walikota Cimahi tentang suap perizinan pembangunan pasar baru.

“Apabila ada kendala dalam kegiatan khususnya di provinsi Sulawesi Tengah, bisa kita pecahkan bersama-sama dan kita koordinasikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir dalam sambutan gubernur menjelasan provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan inovasi pelayanan yaitu mal pelayanan publik sejak tahun 2020 bertujuan untuk memberikan kemudahan kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan serta untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha.

Lebih lanjut dikatakannya, provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan 256 jenis pelayanan. namun seiring dengan berjalannya waktu dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka pelaksanaan mal pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021. pada pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi yang telah menyelenggarakan MPP di ibukota provinsi sebelum berlakunya peraturan presiden ini wajib menyerahkan penyelenggaraan kepada pemerintah daerah kabupaten kota yang menjadi lokasi ibukota provinsi dalam waktu kurang lebih 2 tahun sejak berlakunya peraturan presiden.

Proses pembentukan mal pelayanan publik di wilayah kabupaten kota se Sulawesi Tengah menurut Wakil Gubernur sudah mulai dilaksanakan di 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Poso dan Morowali dalam tahap fasilitasi kemudian Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan kota Palu tahap kajian dan pengusulan persetujuan.

“Diharapkan kepada kabupaten kota lainnya yang belum melaksanakan, untuk segera menindaklanjuti pembentukan dan penyelenggaraan MPP di daerahnya masing-masing sesuai amanat peraturan presiden dan peraturan perundangan-undangan yang lainnya,” ujar Wagub.

Dikatakan, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan adalah penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan perusahaan secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Wagub, untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara optimal terdapat lima hal yang perhatian yakni ;

  1. Bagi pemerintah Kabupaten Kota segera melimpahkan seluruh kewenangan perizinan kepada DPMPTSP di daerahnya masing-masing.
  2. Pemerintah kabupaten kota segera menindaklanjuti peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dengan Perda atau Perkada.
  3. Pemerintah Kabupaten Kota segera menindaklanjuti Permendagri nomor 25 tahun 2021 tentang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  4. Masing-masing DPMPTSP kabupaten kota menyiapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui keputusan kepala daerah
  5. Masing-masing DPMPTSP kabupaten kota secara segera membentuk mall pelayanan publik atau sesuai amanat peraturan Presiden nomor 80 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.