Wagub Sulteng Minta Data Kemiskinan Harus Valid

oleh -
Wakil Gubernur Sulteng, Drs. H. Ma’mun Amir saat membuka Rapat Kerja (Rakor) Pembangunan Kesejahteraan Sosial se Sulteng Tahun 2022 di Hotel Santika, Selasa (22/3/2022). FOTO : HUMAS PEMPROV SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, Drs. H. Ma’mun Amir menyampaikan bahwa keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat diukur dari berapa banyak jumlah penduduk miskin yang tersisa di wilayahnya.

Olehnya, syarat awal sebelum merumuskan program kata wagub yakni, mesti dimilikinya data penduduk miskin yang valid oleh dinas social, sehingga program-program yang disusun dinas dapat efektif dan efisien, memenuhi target dan sampai ke penerima manfaat.

“Kalau bisa tembak burung pakai ketapel, mengapa harus pakai Meriam. Kalau ketapel, (burung) jatuh bisa digoreng tapi meriam kan hancur, tidak ada gunanya,” ujar Wagub mengumpamakan prinsip kerjanya ke peserta (Rapat Kerja) Rakor Pembangunan Kesejahteraan Sosial se Sulteng Tahun 2022 di Hotel Santika, Selasa malam (22/3/2022).

Rakor ini dihadiri Kepala Dinas Sosial (Kadis) Provinsi Sulteng, Dra. Hj. Siti Hasbiah Zaenong, M.Si, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Evenri Sihombing, Kepala Biro Pembangunan Drs. Arfan, M.Si serta pejabat Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten/kota.

Wagub meminta supaya kabupaten/kota mengecek kembali penduduk miskin di wilayahnya supaya data yang ada terus diperbaharui.

“Pemerintah provinsi tidak punya masyarakat dan wilayah, jadi tolong data yang diinput (kabupaten/kota) harus benar,” tambah wagub mengingatkan peran provinsi sebatas hanya koordinasi dan fasilitasi.

Sebelum mengakhiri sambutan, Wagub memohon pendampingan BPKP agar pengelolaan program-program Dinas Sosial akuntabel dan tidak ada yang jadi temuan.

“Saya tidak mau nikmat membawa sengsara, tapi sengsara membawa nikmat,” pungkasnya.

Dikesempatan itu turut diserahkan aneka paket bantuan program-program sosial dari Wagub ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke penerima manfaat.

Paket tersebut lain bantuan KUBE, bantuan gizi untuk anak terlantar dan lansia, bantuan rehab rumah tidak layak huni, alat bantu untuk penyandang disabilitas dan sebagainya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah Zaenong melaporkan tujuan rakor guna mendapatkan usulan program pada Tahun 2023 supaya tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, lokasi dan sasaran.

“Semoga dapat memberi gambaran ke peserta terkait program-program yang dapat menyentuh pemerlu pelayanan sosial,” lapornya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.