PALU, SULTENGNEWS.COM – Usulan program Perempuan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan berbagai persoalan pendidikan dilingkungan sekolah dan keluarga, khususnya bagi guru perempuan, diapresiasi dan sekaligus di rekomendasikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengambil sebuah kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pelaksanaan Pembukaan Workshop Nasional Perempuan PGRI yang bertemakan “Gerakan Transformasi Perempuan PGRI”, dihadiri oleh Ketua Pengurus Perempuan PGRI dari 34 provinsi, serta dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PB PGRI yakni Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
Pelaksanaan Workshop Nasional Perempuan PGRI bekerjasama dengan PGRI-El Consorium Project sendiri dilaksanakan selama empat hari, dengan dimulai sejak dari tanggal 27-30 Juni 2022.
Dalam pelaksanaan Workshop Nasional Perempuan PGRI, ada beberapa materi utama yang disampaikan oleh seluruh wilayah perwakilan pengurus perempuan PGRI untuk tahun 2022, serta materi utama terkait dengan persentase Action Plan Program Perempuan PGRI pada tahun 2023 mendatang.
Ketua Perempuan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Nurhayati Nadra, menyampaikan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, jumlah guru di provinsi Sulawsi Tengah sebanyak 63.461 orang guru.
Seperti halnya perbandingan rasio jumlah guru secara nasional, jumlah guru perempuan lebih besar apabila dibandingkan dengan guru laki-laki.
Dari hasil menjaring data melalui riset yang diperoleh tentang permasalahan utama soal perempuan guru PGRI di Sulawesi Tengah, sapaan Ati ini menguraikan, kalau permasalahan yang dialami oleh perempuan Guru di Sulawesi Tengah sangat kompleks, sehingga mendapat apresiasi yang tinggi dari Ketua Umum PB PGRI dan memintanya agar usulan program ini mendapat perhatian khusus bagi pemangku kebijakan di provinsi Sulawesi Tengah.
“Alhamdulillah, ada program perempuan PGRI Sulawesi Tengah kedepannya, yang ibu Ketum sangat terkesan dengan program perempuan PGRI Sulteng, dalam hal menjaring data melalui riset mengenai berbagai persoalan pendidikan dilingkungan sekolah dan keluaraga,” ungkap Nurhayati Nadya kepada SultengNews.com, Rabu (29/6/2022).
“Menurut Ketum, Program ini sangat bermanfaat untuk memotret persoalan real dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan di Sulawesi tengah. Dan meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mendukung dan menjadikan program ini sebagai bagian dari kebijakan yang nantinya dituangkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah,” sebutnya.
“Ketum pula mengharapkan sinergitas dan dukungan penuh dari pengurus PGRI Sulawesi Tengah, untuk mendukung atas realisasi dari program perempuan PGRI Sulawesi Tengah,” sambung dia.
Pengawas Kantor Kementerian Agama kota Palu ini juga menambahkan, peran ganda guru peremupuan di Sulawesi Tengah salah satunya sebagai ibu rumah tangga yang banyak menyita waktu dan tenaga.
Sehingga, sebut Ati, banyak guru perempuan yang terpaksa harus mengesampingkan upaya pengembangan karir mereka sebagai guru di Sulawesi Tengah.
Olehnya, tegas Ati, sebagaimana rekomendasi yang disampaikan oleh Ketum PB PGRI, agar kiranya seluruh pemangku kebijakan di Sulawesi Tengah, untuk bisa menjadikan program perempuan guru PGRI Sulawesi Tengah, sebagai dasar kebijakan dalam mengambil sebuah kebijakan terkait dengan menyelesaikan permasalahan utama yang dialami oleh guru-guru perempuan di Sulawesi Tengah.
“Selain itu, kami mengharapkan pula adanya partisipasi aktif dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, untuk ikut andil dalam mensukseskan program utama dari perempuan guru PGRI Sulawesi Tengah, pada tahun 2023 mendatang,” harap Ati.ZAL
