Upah Tukang Belum Cair, Pengerjaan Bantuan Perumahan Swadaya di Kelurahan Lambara Terhenti

oleh -
Mumin (42) salah satu warga RW 04 Liku, Kelurahan Lambara yang mendapatkan bantuan rumah swadaya dari Kementrian PUPR saat berada di rumahnya yang sementara dibangun. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pengerjaan sejumlah rumah yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kelurahan Kambara, Kecamatan Tawaeli terhenti karena upah tukang hingga kini belum juga dicairkan.

Bantuan Perumahan Swadaya ini, merupakan bantuan dari Kementrian PUPR yang disalurkan melalui Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi warga korban bencana di Sulteng yang rumahnya masih berdinding papan saat terjadinya bencana pada 28 September 2018 lalu.

Bantuan ini bernilai Rp17.500.000/Kepala Keluarga (KK) yang semuanya dalam bentuk bahan bangunan. Namun dari nilai Rp17.500.000 itu, ada upah tukang di dalamnya senilai Rp2.500.000 dalam bentuk tunai yang diberikan kepada tukang yang mengerjakan rumah itu.

Indah (30) salah satu warga di RW 4 Liku Kelurahan Lambara, yang mendapatkan bantuan rumah papan itu mengatakan, mereka mendapatkan bantuan rumah swadaya itu sudah dalam bentuk bahan bangunan. Namun disampaikan bahwa nilainya Rp17.500.000 dan ada upah tukang sebesar Rp2.500.000 dari total bantuan itu.

“Jadi, bahan saja turun bukan berbentuk uang. Itu bahan sudah dari akhir lebaran turun dan kemudian dikerjakan pembangunan rumah, karena jangka pembangunan selama dua bulan saja. Tapi sekarang masih terkendala karena uang tukangnya belum cair. Jadi sekarang pembangunan rumah masih terhenti,” ujarnya saat ditemui wartawan sultengnews.com di rumhnya, Kamis (18/6/2020).

Senada dengan itu, Mumin (42) warga yang juga mendapatkan bantuan rumah papan itu mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan perumahan swadaya itu, ada tim yang turun langsung melakukan survey dan tidak melalui tangan ke tangan.

Dia bersyukur bisa mendapatkan bantuan rumah papan itu, karena selama ini dia dan suami beserta empat orang anak hanya tinggal di rumah orang tua.

“Bagi kami yang terpenting kebahagiaan dalam keluarga dengan adanya bantuan ini, kami sangat bersyukur,” ucapnya.

Secara terpisah, saat ditemui Anton (40) yang juga bekerja sebagai tukang, menjelaskan, untuk rumah papan di salurkan dalam bentuk bahan, masyarakat yang mendapatkan bantuan itu hanya menunggu sampai jadi rumah yang dibangun oleh PUPR.

“Yang berbentuk upah hanya tukang. Tukang itu diambil dari orang di kampung sini, tapi maslahnya upah tukang belum cair, karena saya juga salah satu jadi tukang,”ujarnya.

Dia sangat menyangkan upah tukang yang belum dibayarkan oleh pihak PUPR, sehingga pengerjaan rumah banyak yang terhenti.

Menurutnya, memang ada ketentuan, untuk pembangunan rumah harus rata dulu konsen baru upah akan dicairkan, tapi setelah rata konsen sampai sekarang belum ada dibayarkan, sudah hampir dua minggu lamanya.

“Saat ini, pengerjaan rumah tertahan karena upah tukang belum cair. Kasihan juga tukang, mereka mau makan apa untuk anak istrinya di rumah. Meraka masih mau lanjut kerja kalau sudah dikasih upahnya,” sebutnya.

Menanggapi hal ini, Lurah Lambara, Raib Abdillah, S.Sos.M.Adm.KP yang ditemui media ini membenarkan bahwa upah tukang memang belum cair, sesuai penyampaian dari pihak PUPR Kota Palu.

“Pembangunan 50 persen harus rata konsen untuk selanjutnya di cairkan upah tukangnya,” tuturnya.

Dia menyampaikan warga yang mendapatkan bantuan rumah papan ini, dibentuk kelompok dan satu kelompok berjumlah 16 KK atau 16 rumah. Hasil survei dari pihak PUPR, baru 11 rumah yang rata konsen masih ada 5 rumah lagi yang belum.

“Bukan di sengaja itu, memang harus sesuai tahapan seperti yang saya sebutkan tadi,” terangnya.

Dia menjelaskan, Kelurahan Lambara mendapatkan 17 unit bantuan rumah papan, sementara berjalan pembangunannya.

Sebenarnya kata dia, Kelurahan Lambara dapat bantuan 20 unit, tapi tim asesmen melakukan tinjauan yang dapat hanya 17 sesuai dengan persyaratan dari PUPR.

“Pembangunan dibuat di lahan masyarakat sendiri bukan di lahan yang bermasalah,” tutupnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *