PALU, SULTENGNEWS.COM – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang secara resmi telah diumumkan Presiden Joko Widodo pada 3 September 2022, tidak hanya mendapat penolakan dari masyarakat dan mahasiswa, namun juga dari kalangan legislator di DPRD Provinsi Sulteng.
Salah satu legislator yang secara terang – terangan menyatakan menolak kenaikan harga BBM, adalah Hidayat Pakamundi.
Sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng), Hidayat Pakamundi mengatakan, Partai Demokrat tidak melihat ada upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.
“Tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” kesal politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu kata dia, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia bukanya turun malah naik.
“Lalu uangnya sekarang kemana?,” ujarnya.
Politisi asal daerah pemilihan Kota Palu ini menyampaikan, kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit, menjadi semakin sulit. Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat.
“Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh pemerintah,” geramnya.
Hingga kini, demonstasi menolak kenaikan harga BBM masih terus dilakukan kalangan mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Sulteng. Harapannya agar pemerintah meninjau kembali keputusan kenaikan harga BBM dan mengembalikannya ke harga sebelumnya. FUL/*
