Tiga Tahun Pemakaian, Tidak Ada Kontrak Dibuat; Awal Januari Lahan Huntara Jalan Diponegoro Harus Dikosong..!

oleh -
Salah seorang warga penyintas mengumpulkan sisa material yang bisa digunakan untuk membangun hunian seadanya di lokasi lahan miliknya Jalan Cumi-Cumi. FOTO : RIZAL/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM – Selama tiga tahun penggunaan dan pemakaian tanpa ada kontrak dengan pemilik, lahan Hunian Sementara (Huntara) Jalan Diponegoro yang ditempati penyintas Tsunami Kelurahan Lere sudah harus dikosongkan pada Januari 2022 mendatang.

Pemilik lokasi memberikan ultimatum harus dikosongkan pada Januari 2022, karena tidak ada kontrak antara pemilik lahan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

“Tiga tahun lebih sudah dipakai lahan saya, setiap tahun tidak ada kontrak perjanjian secara tertulis. Ini sudah tiga tahun, belum ada juga perjanjian kontraknya,” ujar pemilik lokasi di Jalan Diponegoro yang ditemui langsung di kediamannya, Selasa (30/11/2021).

Pemilik lahan itu menegaskan, karena tidak adanya ikatan kontrak atau perjanjian dengan Pemkot Palu, maka lahan yang sementara digunakan para penyintas tsunami dari Kelurahan Lere itu, sudah harus dikosongkan pada Januari 2022 mendatang.

“Tiga bulan batas waktu harus sudah kosong Huntara Ponegoro. Awal bulan Januari, sudah tidak ada lagi warga yang tempati,” tegasnya.

Terkait dengan ultimatum pemilik lahan, Camat Palu Barat Kapau Bauwo yang dimintai tanggapan belum bisa memberikan tanggapan. Hingga berita ini ditayangkan, camat belum juga memberikan tanggapan.

“Maaf, saya masih ada rapat,” singkatnya.

PENYINTAS DI HUNTARA DIPONEGORO KECEWA DENGAN PEMKOT PALU

Warga penyintas Kelurahan Lere yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara) Jalan Diponegoro, sangat kecewa terhadap sikap dari Pemerintah Kota Palu yang tidak memikirkan nasib warganya sendiri untuk mencarikan jalan alternative yang terbaik, agar bisa menyelesaikan permasalahan lokasi Huntara Diponegoro yang kini harus dikosongkan karena keputusan dari pemilik lahan.

Ambo Mei, salah seorang warga penyintas Lere yang ditemui saat membongkar bangunan Huntara yang ditempatinya mengaku, sangat kecewa sekali dengan Pemkot Palu, karena tidak mampu menyelesaikan masalah lahan Huntara Diponegoro yang ditempatinya bersama warga Kelurahan Lere lainnya, karena harus mengosongkan lokasi itu batas terakhir Januari 2022.

“Sangat kecewa, sama sekali mereka tidak ada yang peduli dan mau membantu,” ungkap Ambo Mei kepada media ini, Selasa (30/11/2021).

Dia mengatakan, mestinya Pemkot Palu mencarikan solusi dengan pemilik lahan, minimal ada solusi atau alternative yang di lakukan Pemkot Palu kepada pemilik lahan.

“Nanti setelah di kasih batas waktu kosongkan, baru mereka (Pemkot Palu) datang minta kepada warga yang ingin mengosongkan lahan Huntara, untuk tinggal di Huntara-Huntara yang tidak kami setuju, karena lokasinya jauh dari mata pencaharian kami sebagai nelayan,” sebutnya.

“Masa kami disuruh menempati lahan Huntara di Pombewe, Kabupaten Sigi, Tondo, Mamboro. Sementara kami ini warga Lere yang nasibnya hanya bergantung kepada profesi nelayan di laut,” sambung Ambo Mei.

Ambo Mei mengaku, bersama dengan keluarga kecilnya, dia akan tetap membangun kembali hunian seadanya di lahan miliknya di sekitar jalan Cumi-Cumi eks dari bencana tsunami 28 September 2018 silam.

“Kami mau bangun ulang rumah kami di lahan kami sendiri, siapa yang mau larang, pemerintah jangan pernah melarang kami membangun di lahan kami sendiri,” ujarnya.

“Biar bantu beli paku, beli semen, beli beras saja pemerintah tidak ada sama sekali kasih bantuan. Jangan pernah melarang kami, kami punya hak untuk membangun di lahan kami sendiri,” tegasnya. ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.