Tiga Proyek Infrastruktur Tahun 2022 Dipastikan Tidak Sesuai Waktu Kontrak, Termasuk Jalan Tombolotutu

oleh -
oleh
Anggota DPRD Kota Palu M. Syarif. FOTO : Mohammad Rizal/SultengNews.com

PALU, SULTENGNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu memastikan ada tiga proyek pekerjaan Pemerintah Kota Palu yang dipastikan tidak selesai hingga akhir tahun 2022, termasuk jalan Tombolotutu yang menelan anggaran 14 miliar rupiah.

Anggota DPRD Kota Palu M. Syarif mengatakan, tiga proyek pekerjaan infrastruktur di kota Palu yang dipastikan tidak sesuai dengan kontrak kerja ialah Jalan Tombolotutu, drainase Jalan Kartini serta bangunan pasar Vinase.

“Kelambatan tiga paket pekerjaan itu sebelumnya sudah dibicarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara Komisi III DPRD Palu bersama Dinas PU beberapa waktu lalu,” ungkap Syarif kepada Sultengnews.com beberapa waktu lalu.

Ditambahkannya, Dinas PU Kota Palu bahkan sudah melakukan koordinasi dengan kontraktor pelaksana, agar segera melakukan adendum kontrak untuk perpanjangan waktu pekerjaan.

“Sudah diminta adendum akan tetapi kontraktornya saat itu tetap yakin bisa selesai tepat waktu dan terus mengebut pengerjaannya,” kata dia.

Salah satu proyek yang terlambat misalnya jalan Tombolotutu, sebut dia, kontrak pekerjaannya selesai pada Selasa 28 Desember 2022. Namun kenyataannya, pelaksana proyek tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Kalau begitu mereka (kontraktor) harus melakukan adendum untuk perpanjangan waktu,” urainya.

Olehnya, tegas dia, adanya keterlambatan pekerjaan oleh pihak kontraktor, tentunya harus menjadi evaluasi bersama Dinas PU Kota Palu dan Unit Layangan Pengadaan (ULP).

Bahwa proses lelang dimasa mendatang harus dilakukan secara selektif sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya menyangkut kriteria perusahaan yang mengikuti lelang.

“Ketika sebuah perusahaan itu dimenangkan untuk satu pekerjaan, maka segala syarat harusnya sudah terpenuhi, termasuk soal komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu. Itu konsekuensi,” jelasnya.

“Kami di DPRD Palu ini mitra kerja pemerintah. Kami punya fungsi kontrol. Jika masih terlambat meski sudah diperpanjang, ya, kami rekomendasikan untuk black list perusahaan bersangkutan,” tegas dia.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.