Tidak Melanggar PKPU Pasal 11 tahun 2020, Pakar Hukum: Kartu Sulteng Sejahtera Hanyalah Perdebatan Politik

oleh -
Pakar Hukum Universitas Indonesia, Nasrullah Nasution, SH. FOTO : IST

JAKARTA, SULTENGNEWS.COM – Pakar Hukum Universitas Indonesia, Nasrullah Nasution, SH, menyebutkan bahwa tidak ada yang salah dalam hukum positif di Indonesia dengan pembagian Kartu Sulteng Sejahtera yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura-Ma’mun Amir.

Menurut Nasrullah, yang terjadi di Pilkada Sulteng hanyalah perdebatan politik dan tidak ada kaitannya dengan hukum atau melanggar hukum.

“Itu kan perdebatan politik ya logis tidak logis,” kata Nasrullah.

Menurut Nasrullah, logis atau tidaknya akan terbukti ketika nanti sudah terpilih dan dilihat apakah dibuktikan janji politik yang ditawarkan pasangan calon tersebut.

“Itu artinya, sejauh mana dia bisa membuktikan itu. Ya pembuktian itu kan nanti setelah menjadi (gubernur-red). Menjadi logis kan itu pada tataran nantinya. Pada saat sekarang adalah membuat grand designnya ya,” jelas Nasrullah.

Menurut Nasrullah lagi, dalam Pilkada 2020 ini adalah hal yang biasa dilakukan pasangan calon menjanjikan satu desa 1 miliar atau yang lainnya, bergitu juga Dengan janji yang dijadikan program oleh Rusdy-Ma’mun yang disebutkan dalam 5 program langsungnya tersebut sehingga tidak ada pasal yang dilanggar termasuk PKPU nomor 11 no tahun 2020 pasal 23 dan pasal 26.

“Janji janji ya tidak masalah y menurut saya, hampir semua pasangan calon pasti menjanjikan satu desa 1 miliar, satu desa satu mobil, satu desa sekian, hampir semuanya saya rasa saat ini menjanjikan itu semua,” tegas Nasrullah lagi.

Nasrullah pun menambahkan, terkait sumber dana pogram kerja Rusdy-Mastura tersebut tinggal bagaimana nanti jika terpilih mereka akan memenuhinya, entah itu dengan menggenjot APBD atau yang lainnya.

“Jika ada yang merasa dari mana dananya, itu urusan dia dari mana dananya. Dari APBD lah digenjotlah mungkinkah pajak penghasilannya kah, atau bagaimanakah, tinggal dibuktikan,” kata Nasrullah.

Nasrullah juga menyebutkan tidak ada yang salah dalam hukum terkait janji politik pasangan calon pilkada.

“Hampir semua. Itu bukan politik harapan palsu karena menjadi palsu ketika tidak terealisasi, sekarang kan bagaimana mau terealisasi terpilih juga belum?,” terang Nasrullah. RED

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *