Tidak Ada Pelanggaran Seleksi Panwascam Parimo

oleh -
Inilah 5 Anggota Bawaslu Parigi Moutong yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik oleh DKPP RI. FOTO : IST

PARIGI, SULTENGNEWS.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, terbukti tidak melakukan pelanggaran pada seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Hal itu tertuang dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Nomor: 23-PKE-DKPP/II/2020 yang dibacakan dalam sidang putusan oleh DKPP RI pada Rabu, (18/3/2020).

“Menolak secara keseluruhan pengaduan para pengadu,”tulis majelis pada amar putusan DKPP.

Menolak pengaduan para pengadu untuk keseluruhanya dengan merehabilitasi nama baik teradu I Muchlis Aswad ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Parimo, teradu II Muhammad Rizal, teradu III Fatmawati, teradu IV Mohammad Iskandar Mardani, dan teradu V Bambang, masing-masing anggota Bawaslu Kabupaten Parimo.

Dalam putusan DKPP apa yang diadukan oleh para pengadu terhadap teradu ditolak secara keseluruhan.
Para pengadu sebelumnya menyangkakan, teradu melanggar kode etik penyelenggara pemilu, meloloskan panwaslu kecamatan yang diduga pelanggaran administrasi.

Dalam jawabannya pihak teradu membantah semua apa yang disangkakan karena teradu mampu membuktikan seluruh dokumen administrasi yang disangkakan dari pihak pengadu.

Atas jawaban teradu ke DKPP membenarkan semua bukti-bukti yang ada. Olehnya DKPP menyatakan bahwa pihak teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dengan itu DKPP harus merehabilitasi para teradu.

Demikian amar putusan DKPP
1. Menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya
2. Merehabilitasi nama baik teradu (Ketua dan Anggota) Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan putusan paling lama 7 hari sejak dibacahkan
4. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan.

Terhadap putusan DKPP ketua Bawaslu Parimo, Muchlis Aswad mengatakan proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Parigi Moutong sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan.

“Atas putusan DKPP ini membuktikan secara kongkrit bahwa perekrutan yang dilakukan sudah sesuai dengan Perundang-undangan,” tuturnya. INT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *