Terkait Penghapusan 108 Penerima BLT di Paranggi, Ini Kata Camat dan Pendamping Desa

oleh -
Warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020, yang tidak ada lagi namanya muncul di penerima BLT tahun 2021 ini. FOTO : ABDUL RIFAI

PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Penghapusan 108 penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Paranggi oleh Pemerinta Desa (Pemdes), mendapat tanggapan dari Camat Ampibabo dan pendamping Desa Paranggi.

“Kebijakan pengurangan penerima manfaat BLT, semuanya ada ditangan Pemerintah Desa dan pengurangan itu bukan hasil yang dibuat-buat kepala desa. Mungkin karena sebelumnya ada beberapa kriteria yang tidak memenuhi syarat, seperti beberapa desa ada yang memasukkan pansiunan, kader desa, tenaga honorer dan menerima bantuan sosial lainnya padahal itu tidak boleh. Termaksud perangkat desa tidak boleh,” terang Camat Ampibabo, Andi Syarif saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon.

Andi Syarif menyampaikan, mengenai rencana pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai Dana Desa (DD) seperti pembangunan jamban dan pengadaan lampu jalan seperti yang disampaikan Kepala Desa Paranggi pada pemberitaan sebelumnya, semua itu tidak masalah sepanjang usulan itu memang sudah masuk dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan sudah ditetapkan untuk didanai.

“Kalau kilometer bisa semua, yang penting sudah masuk dalam hasil Musrenbang. Kalau memang sudah ada disitu, kenapa tidak. Yang menetepkan semuanya itu, hak prerogatif desa. Kita di kecamatan hanya melakukan pembinaan, tidak melakukan intervensi,” tegasnya.

Sementara Pendamping Desa (PD) Wilayah Kecamatan Ampibabo, Mahyudin S. Lateu, S.Si mengatakan, penggunaan Dana Desa tahun 2021, masih diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, salah satunya adalah BLT karena masih dalam masa pandemi.

“Sebenarnya untuk tahun 2021 ini, Dana Desa bagian dari prioritasnya adalah pencegahan Covid-19 karena kita masih dalam kondisi pandemi, makanya salah satu dari prioritas penganggarannya adalah penanganan Covid-19 salah satunya bantuan langsung tunai,” jelas Mahyudin.

Hal itu lanjut Mahyudin, sesuai dengan peraturan menteri desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Pada BAB II, prioritas penggunaan dana desa dan kegiatan, salah satunya adalah adabtasi kegiatan baru desa dan BLT dari dana desa.

Terkait prioritas usulan termaksud penyaluran BLT, juknisnya sebenarnya di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 222/07/2020 Tentang Pengolaan Dana Desa. Pada pasal 38 ayat 4 disebutkan, BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penganggaran Dana Desa.

Terkait rencana Kepala Desa yang akan mengadakan kilometer yang diakuinya sesuai usulan masyarakat dan sudah ditetapkan, Mahyudin menyampaikan bahwa hal tersebut sudah ia jelaskan ke Kepala Desa Paranggi bahwa kilometer dan lampu jalan adalah kilometer dan lampu jalan non PLN.

Olehnya, Mahyudin mengaku sangat heran dengan adanya pengurangan warga penerima BLT yang seharusnya pada tahap ini bisa lebih dari jumlah yang sudah ada sambil memperhatikan pagu anggaran untuk Dana Desa Paranggi yaitu Rp798.839.000.

Mahyudin juga menyampaikan, juknis penganggaran tahun 2021 tidak mengalami perubahan signifikan dan menyampaikan bahwa setiap penyaluran BLT, mempunyai aturan-aturan berdasarkan tahapannya.

Menurutnya, peraturan dan juknisnya BLT, tidak terlalu banyak perubahan di tahun 2021 ini. Secara umum kalau dulu tahun 2020 tentang BLT, aturannya diawal-awal BLT muncul aturannya bertahap karena belum ditau kapan berhenti pandemi. Misalnya untuk penyalurannya tahap I Rp600.000/keluarga penerima manfaat untuk tiga bulan, aturannya sampai situ untuk bulan April, Mei dan Juni tahun 2020.

Kemudian muncul lagi aturan untuk tahap II Rp300.000/keluarga penerima manfaat untuk bulan Juli, Agustus dan September 2020. Kemudian tahap III Rp300.000/keluarga penerima manfaat lagi untuk bulan Oktober, November dan Desember 2020.

“Jadi tiga tahap, namun dengan aturan yang berbeda setiap tahapannya. Kalau sekarang ini, juknisnya tentang BLT Rp300.000/keluarga penerima manfaat akan mendapatkan BLT kurun waktu 12 bulan yaitu Januari – Desember 2021, itupun sekali saja,” jelasnya.

Terkait persyaratan- persyaratan penerima BLT, sama seperti yang dulu. Secara garis besarnya, penerima BLT itu orang yang tidak menerima bantuan sosial (BANSOS) baik itu PKH, BNPT, Kartu Prakerja dan bantuan sosial lainnya.

Dijelaskan, untuk penerima BLT ditiap tahap tidak ada istilah berlanjut, seperti aturan BLT ditahap III untuk Oktober, November dan Desember tahun 2020 itu habis. Dalam artian, aturannya sampai tahap itu saja.
Tahun selanjutnya 2021, kebijakan dalam aturan regulasinya baru lagi. Jadi, walaupun penerima BLT ini orang lama atau orang yang sama, namun dalam aturan regulasi penerima BLT ini dihitung penerima baru. Misalnya penerima BLT sebelumnya tahun 2020 sudah tidak ada namanya di daftar penerima BLT tahun 2021 itu bukan dihapus, namun sudah selesai di tahap dan atau tahun sebelumnya.

Jadi tahun 2021 ini, ada proses baru atau diproses kembali mulai pendataannya hingga verifikasinya kembali. Jadi pendataan itu, tinggal pemutakhiran data karena sudah ada dari kepala dusun dan tinggal dimutakhirkan. Tinggal kebijakan desa bagaiman mendapatkan data itu. Kemudian data yang ada, dilakukan verifikasi dan dimusyawarahkan sekaligus pembahasan siapa-siapa yang dimasukan yang layak mendapat BLT dengan persyaratan bukan penerima bansos dan harus masyarakat miskin.

“Untuk peraturan dan presentase termaksud jumlah penerima BLT Dana Desa, tidak diatur karena semuanya diserahkan ke desa, tinggal desa melihat siapa yang layak dan tidak layak menerima tanpa merugikan masyarakat yang memang berhak menerima dan lebih penting lagi bahwa sesuai Permendagri nomor 73 tahun 2020, bahwa masyarakat berhak mengawasi dan mendapatkan informasi dari Pemdes tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanpa ada yang ditutup-tutupi, apalagi secara sembunyi-sembunyi,” tutupnya.FIK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *