Terindikasi Adanya Pungli, Anggota DPRD Sulteng Minta Pos Covid-19 di Perbatasan Antar Provinsi Dibubarkan

oleh -
Anggota DPRD Sulteng, Muhaimin Yunus Hadi, SE saat menemui Gubernur Sulteng untuk meminta pembubaran pos Covid-19 di perbatasan antar provinsi. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD) Sulteng, Muhaimin Yunus Hadi, SE meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulteng Drs. Longki Djanggola untuk menindalanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan pos covid-19 yang masih beroperasi hingga saat ini di wilayah perbatasan Provinsi Sulaweasi Tengah dan Sulawesi Selatan tepatnya di wilayah Kecamatan Pamona Selatan, Pendolo Kabupayen Poso yang disinyalir kerap terjadi praktek pungli oleh oknun petugas di perbatasan.

Menindak lanjuti hal itu Muhaimin Yunus yang juga merupakan perwakilan rakyat Dapil 5 Kabupaten Poso, Tojo Una-una, Morowali, dan Morowali Utara itu menemui langsung Gubernur Sulteng Longki Djanggola Pada Rabu (7/4/2021) di Kantor Gubernur Sulteng Jl. Samratulangi Palu.

Muhaimin Yunus yang ditemui media mengatakan hal itu dilakukan berdasarkan banyaknya laporan dari warga khusunya para pelaku perjalanan yang mengeluhkan seringya terjadi praktek penyelewengan di pos perbatasan covid-19 itu. Dengan itu dirinya menduga kuat telah terjadi praktek pungli berjamaah di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, dirinya juga berharap kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati Poso untuk segera menindak oknum-oknum yang terlibat pungli di perbatasan tersebut.

“Dengan banyaknya laporan dari warga itu kepada saya, sehingga saya telah menduga kuat telah terjadi Pungli Berjamaah di Pos covid tersebut. Saya meminta juga kepada Bupati Poso untuk memberikan perhatian terhadap hal ini dan segera menindak siapa saja oknum yang terlibat dalam pungli tersebut,” katanya.

Kedatangan Muhumin Yunus dalam rangka upaya yang dilakukan tersebut mendapat respon dan apresiasi dari Gubernur Sulteng Longki Djanggola. Usai melakukan pertemuan secara khusus kepada Gubernur Sulteng terkait laporan tersebut, Gubernur juga segera akan menindak lanjuti hal itu dengan akan menyurati pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Poso Verna GM Ingkiriwang untuk melakukan pemberhentian operasi pos covid-19 di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Pendolo, Kabupaten Poso.

“Alhamdulillah, setelah kami bertemu tadi Bapak Gubernur juga langsung merespon apa yang telah kami laporkan tersebut, dan dalam waktu dekat satu atau dua hari ini dia akan menyurati Bupati Poso,” tutupnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *