PALU, SULTENGNEWS.COM – Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng, melakukan kunjungan kerja ke kantor PT. Citra Palu Minerals (PT. CPM) di Poboya, Kota Palu, Rabu (28/9/2022) lalu.
Kunjungan ini, didasari adanya aksi unjuk rasa masyarakat yang sempat menyerang kantor PT AKM yang merupakan kontraktor PT CPM beberapa waktu lalu.
Rombongan Komisi IV DPRD Sulteng ini, dipimpin langsung Ketua Komisi Dr. Ir. Alimuddin Pa’ada,MS ditemani beberapa Anggota Komisi IV DPRD Sulteng lainnya yakni Moh. Faizal Lahadja, Muh. Ismail Junus dan Moh. Hidayat Pakamundi.
Rombongan Komisi IV DPRD Sulteng ini, diterima Kepala Teknik Tambang PT. CPM Yan Adriansyah bersama Manager Human Resources Development dan General Affair (HRD-GA) Fajar Styo Pambudi, External dan CSR Superintendm Rahyunita Handayani, serta dari pihak PT. Bumi Resources Mineral (BRM) Tbk Musadiq.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Dr. Ir. Alimuddin Pa’ada menayakan kepada pihak PT. CPM terkait masalah rekruitmen tenaga kerja dan mengharapkan agar dalam perekruitmen tenaga kerja, lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Karena dengan adanya perusahaan ini, diharapakan agar dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat local, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak daerah untuk mendapatkan pekerjaan,” ujar Alimudin Paada.
Politisi Partai Gerindra ini, menyoroti adanya insiden yang mengakibatkan warga sampai melakukan tindakan anarkis terhadap kantor dari kontraktor PT CPM beberapa waktu lalu.
“Saya meminta kepada semua pihak, agar lebih menahan diri dan sedikit mengalah demi suatu kebaikan bersama untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ujar Alimudin.
Menanggapi apa yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sulteng itu, Manager Human Resources Development dan General Affair (HRD-GA) PT CPM, Fajar Styo Pambudi menyampaikan bahwa saat ini, jumlah total karyawan di PT.CPM sebanyak 304 orang.
Jumlah itu terbagi dalam empat kategori yakni; Pertama, Kategori Ring I yaitu warga masyarakat yang ada diwilayah Kelurahan Poboya dan Kecamatan Mantikulore kisaran 57 persen atau sebanyak 173 orang.
Kedua, Kategori Ring II yaitu warga masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kota Palu sebanyak 17 persen atau sebanyak 50 orang. Ketiga, Kategori Ring III yaitu warga masyarakat yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sulteng sebesar 7 persen atau 22 orang. Keempat, Kategori Ring IV yaitu warga masyarakat yang ada di luar Sulawesi Tengah sebanyak 4 orang.
Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak PT CPM, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng meminta kepada pihak PT.CPM agar tetap mempertahankan tenaga kerja lokal yang sudah ada saat ini.
“Kami juga minta kepada pihak PT.CPM, agar bekerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah khusus kepada warga masyarakat setempat, sehingga permasalahan-permasalahan terkait areal lahan yang sempat membuat terjadinya insiden dengan warga dapat dibicarakan dengan baik dan diselesaikan secepat mungkin, agar insiden tersebut tidak terulang kembali,” pintanya.
Dengan situasi yang kondusif dan hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat, maka investasi ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya kedepannya dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus dapat meningkatkan sember perekonomian masyarakat atau tenaga-tenaga kerja lokal yang telah bekerja di PT. CPM.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng juga meminta kepada pihak PT.CPM agar kiranya dapat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara real yang bersumber dari dana CSR untuk biaya pendidikan, kesehatan, serta memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk melakukan aktivitas jual beli disekitar jalan masuk kelokasi tambang.
Anggota Komisi IV yang ikut dalam pertemuan itu, Moh. Hidayat Pakamundi menyampaikan apresiasi kepada pihak PT.CPM, karena sudah berinvestasi di Kota Palu.
Hidayat Pakamundi juga menyampaikan, agar kiranya investasi ini dapat dijaga dengan baik, serta berharap kepada pihak PT.CPM kiranya dapat mengakomodir segala sesuatu yang sifatnya membangun, agar dapat memberikan kemajuan secara bersama antara pihak perusahaan dan masyarakat.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi IV lainnya, Muh.Faizal Lahadja. Politisi Partai Golkar ini mengatakan area konsesi PT.CPM sangat luas, tapi sangat disayangkan tidak didukung dengan peralatan yang memadai, sehingga ini menyebabkan tingkat produktivitas yang dihasilkan cenderung lamban.
“Saya berharap pihak PT.CPM bisa sesegerah mungkin menambah peralatannya, karena tidak begitu seimbang antara areal lahan yang dikelolah dengan peralatan yang ada di perusahaan,” ujarnya.
Meski demikian, Politisi Golkar ini juga mengucapkan terima kasih kepada PT. CPM, karena sudah membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Sulteng khususnya kepada masyarakat Kota Palu,” ucapnya.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Sulteng dari Partai Hanura, Moh. Ismail Junus dalam kesempatan itu menyampaikan, pihak PT.CPM tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain khususnya Pemerintah Daerah Kota Palu dan masyarakat, karena ini merupakan wilayahnya.
“Alasan kenapa pihak perusahaan harus melibatkan pemerintah daerah, karena untuk mengatur masyarakat khususnya dalam pengaturan pada area pertambangan rakyat ini, sehingga kedepannya hal-hal yang tidak kita inginkan dapat teratasi dengan baik seperti kejadian insiden dibeberapa waktu lalu,” tandasnya. ***
