Tatib DPRD Sulteng Akhirnya Selesai Dibahas

oleh -

Suasana pembahasan tata tertib (Tatib) DPRD Sulteng yang berlangsung di ruang baruga DPRD Sulteng, Selasa (5/11/2019). FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.com – Tata tertib (Tatib) DPRD Sulteng periode 2019 – 2024 akhirnya selesai dibahas, setelah melalui serangkaian pembahasan yang panjang hingga berkonsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Sekretaris Pansus Tata Tertib (Tatib) DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jum’atul Rofiah

Panitia Khusus (Pansus) Tatib DPRD Sulteng, akhirnya menyelesaikan pembahasan tatib pada Selasa (5/11/2019) di ruang baruga DPRD Sulteng.

Pembahasan tatib itu, dipimpin ketua Pansus Dr. Alimudin Paada serta dihadiri anggota Pansus dan Ketua DPRD Sulteng Hj. Nilam Sari Lawira.



Tatib yang dibahas merupakan perubahan dari tatib DPRD Sulteng periode 2014 – 2019, yang dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan peraturan pemerintah terbaru.

Dalam pembahasan akhir tatib, ada dua pasal dari tatib lama yang dihilangkan atau dihapus yakni pasal 135 tentang Panitia Kerja (Panja) dan pasal 216 tentang sekretaris dewan (Sekwan), serta beberapa pasal baru yang dimasukkan sesuai peraturan pemerintah terbaru dan kebutuhan lokal DPRD Sulteng.

Setelah tidak ada lagi pasal yang dipersoalkan, ketua pansus Dr. Alimudin Paada lalu menutup pembahasan tatib dan mengajukan kepada pimpinan DPRD Sulteng untuk diparipurnakan pada Rabu (6/11/2019) besok.

Sekretaris Pansus Tatib, Hj. Wiwik Jum’atul Rofiah yang ditemui usai pembahasan tatib menjelaskan, dihapusnya dua pasal dari tatib lama karena sudah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan adanya dasar hukum lainnya yang sudah mengatur.

“Untuk pasal 135 tentang panitia kerja (Panja), itu dihapus karena tidak sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2018 tentang pembuatan tata tertib DPRD. Jadi, sesungguhnya dalam peraturan pemerintah sudah disebut pansus, sehingga tidak ada lagi istilah panja,” ujar Wiwik.



Sedangkan pasal 216 tentang sekretaris dewan, dihapus karena sudah ada peraturan gubernur (Pergub) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga mengatur tentang OPD sekwan, sehingga tidak perlu lagi dimasukkan dalam tatip DPRD Sulteng.

“Jadi karena sudah ada pergub yang mengatur OPD, tidak usah lah dua-duanya diatur,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *