Tak Punya Lahan di Tolitoli, PT Sonokeling Lapor Balik Petani Oyom

oleh -
FOTO : ILUSTRASI

TOLITOLI, SULTENG NEWS – Karena tak mempunyai areal perkebunan sawit di Kabupaten Tolitoli, PT Sonokeling Buana akan balik melapor ke Polda terkait gugatan perdata ke PN Tolitoli yang dituduhkan 6.000 petani di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli.

Melalui kuasa hukum PT Sonokeling Buana, Moh Sabran SH menjelaskan, dalam kegiatan perkebunan sawit berdasarkan ijin HGU yang dikantongi pihak perusahaan mulai 2013 lalu sama sekali tidak masuk dalam wilayah Tolitoli berdasarkan Permendagri nomo: 61 tahun 2017, batas wilayah buol sekitar 28 kilo meter dari Desa Oyom, maka perihal tuduhan pelanggaran yang dilaporkan dalam gugatan perdata yang mengatas namakan masyarakat Oyom dinilai salah objek.

“Kalau dibilang pihak PT Sonokeling melakukan penyerobotan lahan masyarakat kemudian ingkar janji dengan lahan plasma tak mendasar, karena perusahaan perkebunan sawit itu mempunyai lahan di Buol, tidak di Tolitoli,” jelas Sabran, Selasa (10/11/2020).

Menurut Sabran, keberadaan PT Sonokeling Buana di Kabupaten Buol berdasarkan HGU 002 dan 004, sementara tidak pernah melakukan perjanjian dengan masyarakat di Kabupaten Tolitoli menyangkut lahan plasma, namun ujuk-ujuk melakukan gugatan secara perdata dengan mengatas namakan koprasi mitra sawit.

“SKPT yang mereka jadikan alat bukti semuanya palsu dan ada 650 SKPT palsu, apalagi pelapornya pernah dipidana 2 tahun penjara terkait SKPT palsu tersebut,” tandas Sabran.

Sebelumnya, sekitar kurang lebih 6.000 petani plasma di Desa Oyom melalui kuasa hukumnya, Fadli Adnan SH MH menyampaikan gugatan ke PN Tolitoli terkait bagi hasil PT Sonokeling Buana yang tidak pernah ditunaikan dengan masyarakat petani plasma sejak awal pembukaan lahan yang dilaksanakan perusahaan perkebunan sawit tersebut.

“Ribuan petani mengaku dizalimi dan tidak ditunaikan hak-haknya oleh PT Sonokeling Buana di Desa Oyom sehingga harus menggugat,” tutur Fadli Adnan kepada wartawan.

Dalam keterangan persnya, ia menjelaskan, semenjak dipercayakan menjadi kuasa hukum 31 Agustus 2018, ia dan timnya bergerak melakukan investigasi ke semua lini, baik di Kabupaten Buol maupun Tolitoli.
Alhasil, ditemukan fakta bahwa awal 2013, manajemen PT Sonokeling pernah mendarat di Desa Oyom menggunakan helikopter untuk bertemu masyarakat desa, yang difasilitasi aparat desa dan kecamatan. Dalam sosialisasi itu, PT Sonokeling berjanji akan memberikan bagi hasil 60 persen perusahaan, 40 persen petani plasma.

“Pertemuan saat itu terasa harmonis, masyarakat dijanji manis oleh perusahaan, belakangan janji itu tidak terealisasi sesuai harapan masyarakat,” jelas Fadli.

Setelah berjalan lima tahun perkebunan sawit seluas 16.000 hektare sesuai HGU yang diterbitkan Pemkab Buol–selesai dibuka dan ditanami, maka pada Mei 2018 perkebunan sawit panen perdana. Namun, ketika masyarakat ingin menuntut bagi hasil sesuai yang dijanjikan, perusahaan berkelit dan menegaskan bahwa perusahaan sawit berdiri di atas HGU wilayah Kabupaten Buol.

“Secara yuridis mereka punya sertifikat HGU di Buol, tapi kan secara de facto mereka mengelola sawit di tanah masyarakat Oyom, Kabupaten Tolitoli, ini kan pembodohan namanya,” tekan Fadli.

Diakuinya, kalau masyarakat di Oyom tidak memiliki bukti MoU kerja sama, namun petani punya bukti saksi aparat desa dan kecamatan, atas dasar tersebut sebanyak 6.000 lebih petani plasma mengajukan gugatan ke PN Tolitoli dengan nomor register 25, terkait batas wilayah antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli, ia bersama timnya telah melakukan investigasi hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, ia juga membeberkan bahwa, dari konfirmasi ke Pemkab Buol, Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu menyatakan bahwa, PT Sonokeling sudah tidak boleh lagi beroperasi di Buol, bahkan dikejar warga hingga alat perusahaan diamuk dan dibakar warga. Kendati tuntutan tidak ditunaikan, petani plasma tetap berupaya untuk melakukan komunikasi dan mediasi agar perusahaan mau perduli terhadap petani plasma yang sudah merelakan lahannya digunakan untuk perkebunan sawit milik perusahaan. Namun, berbagai upaya masyarakat tidak juga mendapat respons, bahkan lanjut dia, ada beberapa petani yang mengaku telah mendapatkan intimidasi, diskriminasi bahkan ada dua orang tokoh adat yang dijebloskan ke penjara.
Informasi penting lainnya, upaya zhalim yang dilakukan perusahaan adalah, sertifikat lahan masyarakat yang digunakan dalam perkebunan sawit sejak 2013, telah digadaikan ke salah satu bank, dan hasilnya menurut pengakuan pejabat Dinas Pertanian Tolitoli, telah cair uang sebesar Rp 800 miliar lebih dengan tujuan operasional perkebunan. LAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *