Sulteng Dapat Jatah 120 Ribu KK Bantuan Tunai Dari Kemensos

oleh -
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Ir. Moh. Faizal Mang,MM dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng Drs. Ridwan Mumu, M.Si. saat rapat Vedcon bersama Mensos RI. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara melakukan video conference (Vedcon) di ruang kerjanya bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulteng dan Se Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (15/4/2020).

Pada rapat video conference itu, Gubernur Sulteng diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Ir. Moh. Faizal Mang,MM dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng Drs. Ridwan Mumu, M.Si.

Dalam Vidcon tersebut, Menteri Sosial menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan untuk masyarakat dalam rangka pencegahan dampak Covid-19.

Khusus Provinsi Sulteng, alokasi Bantuan Sosial Tunai akan diberikan untuk 120.000 Kepala Keluarga (KK) dengan nominal Rp.600.000/keluarga per bulan mulai April, Mei dan Juni 2020.

Untuk itu, Menteri Sosial menghimbau pemerintah daerah agar segera melakukan pendataan penerima bantuan tersebut, agar secepatnya dapat digulirkan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan data pemerintah daerah.

Mensos juga berharap, agar pemerintah daerah dapat juga menyediakan melalui relokasi anggaran untuk menyediakan bansos melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Mensos juga berharap, kiranya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa (Pemded) juga bisa menyediakan Bansos untuk warganya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulteng Moh. Hidayat Lamakarate menyampaikan bila pemerintah daerah sudah melakukan pendataan, diharapkan agar data yang telah terkirim dan terverifikasi segera diberikan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial.

”Berdasarkan pengalaman kami menangani bencana di Sulawesi Tengah (Bencana 28 September 2018), banyak sekali data yang kami kirimkan kemudian tidak mendapat bantuan,” ungkapnya.

Olwhnya, Hidayat berharap agar hal itu benar – benar menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat. ***

Humas Protokol Setda Provinsi Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *