Sulteng Bergerak Dukung Masyarakat Kabonga Besar Pertahan Hutan Manggrove

oleh -

Sekelompok Anak Muda di Desa Kabonga Besar juga melakukan protes tepat di pintu masuk wisata maggrove yang saat ini di klaim oleh salah seorang pengusaha sebagai lokasi miliknya. FOTO : IST

DONGGALA, SULTENGNEWS.COM -Sulteng Bergerak menyatakan dukungannya kepada masyarakat Kelurahan Kabonga Besar, Kabupaten Donggala untuk mempertahankan hutan manggrove atas klaim H. Anwar Mutaher.

Hal itu disampaikan langsung oleh Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu dalam siaran pers, Selasa (11/2/ 2020.




Menurutnya, hutan manggrove tidak boleh jadi kepemilikan pribadi, apalagi jika tujuannya untuk kepentingan bisnis yang berdampak pada perubahan fungsi kawasan. Sebab hutan manggrove kata dia, sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia bukan saja masyarakat di Kabonga Besar, tetapi bagi masyarakat dunia.

“Hutan manggrove memiliki peran besar terhadap perubahan iklim, manggrove memiliki kemampuan menyimpan karbon melalui penyerapan biologis CO2 dan menyimpan karbon di dalam tanah,” tutur Adriansa.




Lanjut Adriansa, manggrove juga dapat menyimpan 3-5 kali lebih banyak karbon pada luasan areal yang sama pada hutan hujan, sehingga manggrove harusnya dilindungi dan dikembangkan bukan merubah fungsinya untuk kepentingan sesaat.

Apalagi kata dia, hutan manggrove menjadi tempat perlindungan dan pembesaran juvenil ikan, kepiting, udang, dan moluska, serta tempat bersarang dan migrasi utama bagi ratusan spesies burung.

“Monggrove itu tempat habitat berkembang, tempat berbagai macam organisme berlindung. Jadi kalau itu dirubah fungsinya bayangkan saja berapa banyak spesies laut yang kehilangan tempat berlindung dan sebagainya,” kata Adriansa.




Selain itu, kata Adriansa, hutan manggrove juga menjadi pelindung bagi penduduk yang bermukim di pesisir jika sewaktu – waktu terjadi tsunami seperti yang terjadi pada 28 september 2018.

“Terbukti hutan manggrove itu efektif menjadi benteng pemecah ombak saat terjadi tsunami di Kabonga Besar. Air laut memang sampai ke rumah-rumah warga, tetapi tidak menimbulkan kerusakan seperti yang terjadi di sepanjang teluk Palu,” ujarnya.

“Jadi kalau itu hilang, maka tidak ada lagi yang akan menjadi benteng pelindung bagi penduduk di Kabonga Besar ketika terjadi tsunami,” tambahnya.

Baginya, hutan manggrove mesti mendapat perlindungan khusus dari pemerintah agar tidak ada klaim-klaim individu terutama pembisnis. Sebab kata dia, manggrove saat ini semakin punah akibat perubahan fungsi kawasan untuk penggunaan lain terutama untuk kepentingan para pembisnis.

“Kami meminta kepada negara melalui dinas kehutanan setempat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), agar memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Kobonga Besar yang digugat karena melindungi dan mengelola hutan manggrove melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Gonenggati Jaya,” pinta Adriansa

Dia meminta agar pemerintah menjadikan hutan manggrove sebagai kawasan konservasi yang tidak boleh dialih fungsikan untuk kepentingan individu, apalagi untuk tujuan pengerukan. Sebab kata Adriansa, hutan manggrove memiliki banyak manfaat terutama fungsi perlindungan bagi penduduk setempat.




Sebelumnya, H. Anwar Mutaher melakukan gugatan kepada lima orang pengelola Huntan Manggrove Gonenggati Jaya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Donggala pada 1 Oktober 2019 dengan dalil hutan mogrove tersebut adalah miliknya yang dibuktikan melalui Akta Jual Beli pada tahun 1984.

H. Anwar Mutaher mengklaim bahwa dirinya adalah pemilik empang seluas ± 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) persis di kawasan mangrove yang saat ini di kelola KTH Gonenggati Jaya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *