PALU, SULTENGNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Sulawesi Tengah baru saja menyepakati anggaran Rp112 miliar untuk penanganan COVID-19.
Dari pemebritaan sultengnews.com sebelumnya, (05/06/20), anggaran tersebut dialokasikan untuk pemberian sembako bagi warga sebesar Rp33 miliar, alokasi Alat Pelindung Diri (APD), insentif petugas medis, gugus tugas dan biaya rapit test sebesar Rp33 miliar.
Selanjutnya anggaran itu, diperuntukan untuk cadangan pangan sebesar Rp6 miliar, pembelian cairan desinfektan Rp400 juta dan dana cadangan sebesar Rp36 miliar untuk diberikan kepada kabupaten/kota.
Menanggapi hal itu, Kepala Devisi Advokasi dan Kampanye Sulteng Bergerak, Freddyanto Onora mengatakan, anggaran tersebut harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat terutama warga miskin.
Menurutnya anggaran sebesar itu mesti menjangkau seluruh warga yang mengalami dampak COVID-19, sehingga rakyat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Salah satunya adalah rapid test massal secara gratis, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi karena itu hak rakyat dan memang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial bagi setiap warganya,” tegas Freddy.
Dia tidak sepakat jika rapid test ditujukan hanya untuk pelaku perjalanan saja. Sebab kata dia, pendekatan pemerintah saat ini sangat liberal dimana rakyat secara individu harus menanggung nasibnya sendiri-sendiri.
“Jadi negara melepaskan tanggungjawabnya, sehingga masing-masing individu berusaha sendiri untuk bertahan dari dampak COVID-19,” pungkasnya.
Akibatnya, ungkap dia warga harus beraktivitas mencari nafkah, meski resiko tinggi terkena COVID-19 ada di depan mata.
Lebih lanjut, Freddy mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus memprioritaskan daerah seperti Kota Palu, Sigi dan Donggala karena masih ada ribuan orang belum pulih dari keterpurukan akibat bencana alam 28 september 2018 lalu.
“Di tengah pandemi ini, masih ada penyintas hidup di tenda darurat dan Huntara, kondisi mereka juga rentan terpapar virus. Sehingga, ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah utamanya kabupaten/kota terdampak bencana alam 2018 lalu,”ungkap Freddy.
Freddy juga mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar membuka rincian informasi anggaran yang digunakan dalam penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah.
“Penggunaan anggaran ini harus transparan agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan mengetahui sudah sejauh mana proses penanganannya. Itu harus dilaporkan secara berkala, tidak hanya besaran umumnya, tetapi rincian detilnya harus dilaporkan agar kita semua tahu manfaat dari anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19,”pungkasnya.
Selain itu, dirinya juga meminta para penegak hukum agar benar-benar aktif mengawasi penggunaan anggaran, sehingga penanganan COVID-19 benar-benar berjalan dengan baik dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. DAL
