Struktur Direksi PT Pembangunan Sulteng Tinggal Menunggu Pengesahan Gubernur

oleh -
Wakil Gubernur Sulteng, Drs. Ma’mun Amir saat menggelar rapat terkait Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Pembangunan Sulteng bersama pejabat PT. Pembangunan Sulteng Asgar Djuhaepa dan Tim Asistensi Gubernur Ridha Saleh di ruang Wakil Gubernur, Kamis (5/8/2021). FOTO : HUMAS PEMPROV SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Tim Asistensi Gubernur untuk pembentukan direksi PT Pembangunan Sulteng (PTPS), Ridha Saleh menyampaikan bahwa struktur direksi baru dari Perusahaan Daerah (Perusda) PTPS saat ini sudah terbentuk dan tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura.

“Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah PT Pembangunan Sulteng, sudah bekerja lebih cepat dari target yang ditentukan Gubernur dan Wakil Gubernur. Saat ini, struktur pengurus PTPS sudah terbentuk, tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur,” ujar Ridha Salah saat rapat bersama Wakil Gubernur, Drs. Ma’mun Amir diruang kerja Wagub pada Kamis (5/8/2021).

Sementara Pejabat PTPS, Asgar Djuhaepa dalam kesempatan itu menyampaikan data bahwa Perusahaan Daerah PTPS pada tahun 2017, 2018 dan 2020 dalam kondisi merugi. Tapi tahun 2019 untung.  Perusahaan Daerah kedepan tidak akan diberikan lagi dana penyertaan modal, tetapi diberikan dukungan penyertaan modal berupa pinjam pakai aset tanah dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Asgar Djuhaepa melaporkan, hasil audit tehadap kinerja Perusda selama ini sejak tahun 2017 – 2019 jumlah penyertaan modal sebesar Rp7,4 Miliar. Dari jumlah itu, tinggal tersisa dana Rp5 Juta yang ada di tiga rekening milik Perusda PTPS.

Selanjutnya, Asgar Djuhaepa menyampaikan bahwa kedepan PTPS akan membentuk holding pada delapan perusahaan yang bergerak pada sektor Pertambangan Nikel, Emas dan Batu, Sektor Perdagangan, Perkebunan, Tambak Udang, Jasa dan Investasi. Pengesahan – perusahaan ini, sekarang sudah berada pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menangapi hal itu, Wakil Gubernur Drs. Mamun Amir menyampaikan komitmennya bersama Gubernur bahwa kedepan Perusahaan Daerah tidak akan diberikan Penyertaan Modal dari APBD. Perusahaan Daerah Kedepan, harus berkontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Gubernur menyampaikan, penyertaan modal untuk perusahaan daerah PTPS hanya berupa Pinjam Pakai Aset Daerah seperti Aset Tanah Pemerintah Daerah 10 Ha di Donggala dan Perijinan berupa IUP tentang Pengelolaan Tambang.

“Harapan Gubernur dan saya, kedepan Perusahaan Daerah jangan mengulangi kebijakan dalam hal mengharapkan ada Dana Penyertaan Modal dari APBD. Kita berharap kedepan, Perusda harus di kelola orang -orang yang profesional supaya Perusda bisa memberikan pemasukan PAD dan Pembangunan Daerah,” tandas Wakil Gubernur. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.