Staf Lurah Birobuli Utara Diduga Lakukan Pungli Kepada Korban Bencana

oleh -

PALU, SULTENGNEWS.COM – Staf Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada seorang warga yang berdomisili di kelurahan tersebut atas nama Moh. Syamsul Arif yang merupakan korban bencana 28 September 2018 silam.

Kediaman Syamsul mendapat bantuan perbaikan rumah dengan kategori rusak ringan oleh BNPB. Berhubung orangtua Syamsul atas nama H. Arifin Hamid S.E sudah meninggal, maka ia diwajibkan untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris sebagai salah satu syarat.

Namun, saat ia mengurus surat tersebut di kelurahan. Betapa terkejutnya ia saat salah seorang staf kelurahan atas Nama Iwan, meminta uang sebesar Rp300 ribu kepadanya untuk keperluan permintaan tanda tangan terhadap lurah dan camat.

“Katanya begini, uang Rp300 ribu itu dibagi untuk lurah Rp150 ribu dan Camat Rp150 ribu. Tapi uang itu dikasih ke dia baru dia naik ke atas urus tanda tangan,” terang Syamsul beberapa waktu lalu.

Saat pertama diutarakan hal itu, Syamsul mengaku heran dan tidak percaya bahwa pihak kelurahan meminta uang kepadanya, sehingga ia sendiri perlu dua kali bolak-balik memastikan bahwa staf tersebut tidak mengada-ngada.

“Sebenarnya surat keterangan surat ahli waris itu sudah jadi. Tapi Pak Iwan masih tahan. Katanya nanti ada uangku Rp300 ribu baru surat itu dia berikan,” ujar Syamsul.

Yang anehnya, saat mengungkapkan permintaannya tersebut, Iwan tampak merasa percaya diri meski di kantor tersebut tampak ramai.

“Saya heran. Saat itu situasi tampak ramai. Mereka baru saja habis rapat. Bahkan ada polisi di situ berjaga-jaga. Tapi mereka terkesan membiarkan Iwan melakukan pungli kepada saya. Tindakan itu seperti sudah menjadi kebiasaan mereka di kantor,” ucap Syamsul.

Ia sendiri sudah menanyakan perihal pungutan itu kepada Ketua RT dan Ketua RT menyatakan tidak ada pungutan terhadap pembuatan surat tersebut. Namun nampaknya Ketua RT pun tidak bisa berbuat banyak.

“Saya malah disarankan Pak RT untuk segera mengurusnya saat kantor kelurahan dipenuhi warga,” ujarnya.

“Harapannya mungkin untuk mengelabuhi si Pak Iwan. Tapi saat itu saya masih di kampus jadi tidak bisa datang ke kantor lurah,” katanya lagi.

Saat ditemui terakhir kalinya, Iwan masih tetap pada pendiriannya agar uang Rp300 ribu tersebut diberikan padanya, sebab sebelumnya ia sudah mengeluarkan uangnya sendiri untuk mengurus surat ahli waris Syamsul.

“Katanya dananya dia talangi dulu pakai uangnya. Makannya dia minta uangnya diganti,” jelas Syamsul.

Saat dikonfirmasi, Staf Kelurahan Birobuli Utara, Iwan mengaku, Kelurahan Birobuli Utara tidak punya anggaran untuk membuat segala macam surat termasuk pengurusan ahli waris.

“Kertasnya itu kita punya sendiri, tinta juga sendiri. Sementara kalau kita bawa ke pejabat untuk tanda tangan, biasa tinta polpennya sudah tidak ada jadi kita disitu bawa perasaan dengan kita punya pimpinan,” ujar Iwan.

Dia juga membenarkan, pengurus surat ahli waris menyangkut masalah tanah itu memiliki biaya, tapi kata Iwan tidak di tekankan Rp300.000.

“Tinggal masyakaratnya ke kita, tinggal berapa dikasih,” ucapnya.

“Ada kemarin mahasiswa kalau tidak salah yang datang kesini, kami sampaikan bahwa biayanya Rp300. Cuman ia juga sudah kontek ke saya, saya bilang datang ambil saja masih ada suratnya. Saya arahkan ambil saja dulu, kita bawa saja dulu itu surat,” imbuhnya.

Iwan mengungkapkan, karena di kecamatan di beri nomor, sehingga orang-orang yang ada di kecamatan diberikan biaya administrasi.

“Jadi karena di kecamatan kita nomor juga disana, teman-teman yang di kecamatan juga kita bagi, karena mereka yang menolong, sebab penomoran itu penomorannya camat. Untuk biayanya itu, sudah 300 tapi kita tidak bilang harus 300, tapi terserah berapa saja yang ada kalau 100 saja yang ada itu saja yang dikasih,”ungkapnya.

Sementara itu, Staf Pemerintahan Kecamatan Palu Selatan, Elen D. Gani yang juga dikonfirmasi menegaskan, tidak ada pungutan biaya kecuali mengenai SP, tetapi untuk rumah rusak tidak dipungut biaya sama sekali.

“Kita di kecamatan tidak lakukan pungutan, kalau di kecamatan tidak.
Yang dipungut biaya kecuali SP, tapi kalau untuk rumah rusak tidak sama sekali dipungut biaya

“Kita berpatokan terhadap edarannya Pak Walikota yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Jadi kita tidak minta apa-apa soal itu. SKPT Rumah Rusak itu jelas tidak di pungut biaya,” tandasnya. INT/DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *