Sri Indianingsi Lalusu Sosialisasi Perda Ketahanan Keluarga di Banggai

oleh -
Anggota DPRD Sulteng, Hj. Sri Indraningsih Lalusu foto bersama usai melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (PKH) di kelurahan Luwuk, Senin (25/10/2021). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Anggota DPRD Sulteng, Hj. Sri Indraningsih Lalusu melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (PKH) di kelurahan Luwuk, Senin (25/10/2021).

Kegiatan ini berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan dengan jumlah peserta kurang lebih 80 orang.

Dalam kesempatan itu, Hj. Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, Perda Ketahanan Keluarga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup dan penghidupan keluarga serta memberikan pemahaman tentang perda tersebut, bagi masyarakat luwuk dan untuk membentuk program ketahanan keluarga dimulai dari keluarga.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Unismuh Luwuk Sutrisno K. Djawa sebagai salah satu narasumber kegiatan tersebut menjelaskan, filosofi naskah perda ini perlu melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk peningkatan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

“Tanpa koordinasi, kita keluarga sebagai unit kecil dari masyarakat tidak akan berhasil dalam membangun ketahanan keluarga serta ketahanan bangsa,” katanya.

Sutrisno mengatakan, pembagian peran, fungsi dan tugas masing-masing anggota keluarga sangat penting bagi membangun ketahanan keluarga.

Salah satu peserta berasal dari mahasiswa unismuh, dalam kegiatan mempertanyakan bagaimana sosialisai ini diimplementasikan di masyarakat, terutama dalam ketidaksamaan kesetaraan Gender antara perempuan dan laki-laki yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan, dalam hal ini masih banyak hal-hal yang belum setara yang sering terjadi antara lain; Kekerasan bagi perempuan, terutama dalam KDRT, banyak perkawinan anak, tingginya angka perceraiaan dan perempuan mencari pekerjaan yang seharusnya lebih aktif dalam mengembangkan kualitas keluarga.

Dalam menanggapi pertanyaan itu, Dra HJ. Sri Indraningsih Lalusu sebagai pelaksanan kegiatan tersebut menanggapi dengan menjelaskan sesungguhnya telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur soal penanganan hukum terakait masalah-masalah di atas khususnya kekerasan bagi kaum perempuan dan anak-anak atau KDRT.

“Olehnya, untuk membentuk program ketahanan keluarga dimulai dari keluarga. Perda ini direvisi untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka dari itu, masyarakat diminta bisa melakukan upaya hukum jika terjadi kasus KDRT dan sebagainya, khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak,” tandas politisi PDI Perjuangan ini. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.