SP Palu Soroti RUU Ketahanan Keluarga

oleh -
Solidaritas Perempuan (SP) Palu, saat Dialog memperingati Hari Perempuan Sedunia, di Sekretariat SP Palu. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Solidaritas Perempuan (SP) Kota Palu, menyoroti Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dalam memperingati Hari Perempuan Sedunia yang bertajuk perempuan dalam belenggu patriarki yang juga membahas RUU Ketahanan Keluarga.

Ketua Eksekutif Komunitas SP Palu, Ruwaida, SH, mengatakan, perlu ada pertimbangan kenapa undang-undang ini dibuat.

“Sebenarnya kalau kita melihat bahwa undang-undang ini berpihak pada investasi tidak perpihak kepada perempuan,” kata Ketua Eksekutif Komunitas SP Palu, Ruwaida,SH, diekretariat SP Palu Jalan Munif Rahman Kota Palu, Selasa (10/03/2020).

“Dalam undang-undang itu, perempuan dan Ibu Rumah Tangga yang mana di maksud,” lanjut Ruwaida

Menurutnya, prespektif perempuan yang mana jadi acuan sehingga aturan itu ada. Selain itu juga secara Nasional Solidaritas Perempuan menganggap bahwa Negara gagal paham karena mengatur yang tidak perlu dan mengabaikan yang harus dilindungi.

Selanjutnya, sebagaimana dalam Rilis Solidaritas Perempuan kata Ruwaida, menilai bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak warga negaranya. Namun tampaknya, pemerintah Indonesia telah gagal dalam memahami kewajiban tersebut.

Pasalnya, pemerintah bersama DPR justru memunculkan berbagai rancangan kebijakan yang tidak dibutuhkan masyarakat.

“RUU Ketahanan Keluarga tidak hanya mengatur ranah privat, tetapi juga hendak memperkuat dan menegaskan beban berlapis yang harus ditanggung perempuan. RUU ini juga mengancam kelompok minoritas serta meninggalkan Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan sebagai prinsip yang seharusnya menjadi dasar dalam menyusun Undang-undang,”pungkasnya.

Ruwaida menerangkan, melalui Rancangan UU Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai Omnibus Law Cipta Kerja, negara juga menciptakan pengaturan yang justru akan melanggar hak-hak masyarakat terlebih bagi perempuan.

“Penurunan standar-standar penting untuk hak normatif perempuan buruh, maupun kepentingan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan telah dikalahkan oleh kepentingan investasi yang meminggirkan masyarakat,”terangnya.

“Dalam situasi tersebut, maka perempuan akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketidakadilan. RUU ini juga sejalan dengan berbagai rancangan kebijakan yang telah mendapatkan penolakan dari masyarakat, seperti RUU Pertanahan, Revisi UU Minerba, Revisi UU Ketengakerjaan, maupun UU Sumber Daya Air yang telah disahkan,”tandas Ruwaida. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *