PALU, SULTENGNEWS.COM – Pernyataan Anggota DPRD Sulteng asal Fraksi NasDem, Sonny Tandra yang meminta evaluasi atas melonjaknya dana olahraga Sulteng menuai kecaman.
Pasalanya, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng pada Jumat 19 Agustus 2022 lalu, Anggota Dewan Provinsi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Poso, Morowali, Morut dan Touna ini meminta agar dana olahraga perlu ditinjau kembali karena terlalu besar dari sebelumnya Rp9,2 Miliar menjadi 20,7 Miliar. Bahkan ia meminta sebaiknya dana tersebut dialokasikan pada kebutuhan-kebutuhan lain.
Supardi salah seorang praktisi sosial kemasyarakatan menyesalkan pernyataan Sonny Tandra yang terkesan tidak mendukung kemajuan olahraga di Bumi Tadulako ini. Padalah saat ini, Dinas Pemuda dan Olahraga bersama K0NI Sulteng, tengah menggenjot agar atlet meraih prestasi dan Sulteng keluar dari zona juru kunci diajang multy event empat tahunan Pekan Olahraga Nasional (PON) serta event olahraga lainnya.
Menurut Supardi, apa yang disampaikan anggota dewan terhormat ini, sangat anomali dengan sikap dan niat besar Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura yang telah mencangkan program Sulteng Emas 2024.
Meski disadari, untuk mewujudkan desain besar olahraga Sulteng tidak bersandar semata pada APBD Sulteng, karena Tim POKJA Sulteng Emas membangun komitmen dengan sponshorsiip.
“Bagaimana mau jalan program pembinaan atlet, jika tidak ditunjang dengan pendanaan serta ketersediaan prasarana yang memadai,” cetusnya, Selasa 23 Agustus 2022.
Bercermin dengan provinsi -provonsi lain kata Supardi, atlet-atlet selalu menyumbangkan medali baik di ajang nasional maupun internasional, karena dana pembinaannya ditunjang oleh pemerintah daerah.
“Tidak hanya itu, terjalinnya harmonisasi antara pihak eksekutif, legislatif serta KONI selaku wadah berhimpun cabang olahraga,” jelasnya.
Dia manambahkan, jika dana pembinaan olahraga minim yakin dan percaya jangan pernah bermimpi Sulteng akan di perhitungkan oleh provinsi-provinsi lain. Apalagi dalam waktu dekat berbagai hajatan olahraga akan digelar, seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX di Kabupaten Banggai.
Kemudian Pra POPNAS di Kota Palu, Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS), serta berbagai event olahraga ditingkat lokal lainnya. Kesemuanya ini, tentunya membutuhlan dukungan dana dari pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
“Nah kalau ada anggota dewan yang spektis dengan kemajuan olahraga daerah ini, maka perlu dipertanyakan, konsistensinya,” tandas Supardi.
Supriadi juga menyarankan sebaiknya anggota dewan tidak hanya fokus pada hal-hal yang sifarnya bisa menguntungkan dirinya. Seperti dana Pokir anggota dewan yang muaranya hanya diperuntukan pada pekerjaan fisik, bukan pada pembinaan atau pengembangan SDM.
“Saya berharap cara berpikir anggota dewan tidak monoton, karena saat ini olahraga dari cabor manapun tengah digandrungi masyarakat, sehingga perlu sokongan dan dukungan baik pemerintah maupun legislatif,” pungkasnya. ***
