Sistem Politik Untuk Kesejahteraan Warga Negara

oleh -

Sistem politik yang diterapkan pada suatu negara adalah pilihan dari berbagai varian sistem politik yang tersedia, dalam rangka mempercepat terwujudnya pencapain tujuan bernegara.

Oleh : Nurmawati Dewi Bantilan

Demokrasi yang diterapkan pada suatu sistem politik, merupakan konsekuensi dari adanya berbagai perbedaan kepentingan subjek pelaku politik dalam masyarakat. Kendati paham demokrasi itu merangkum perbedaan-perbedaan pemikiran yang menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan kepentingan politik, namun dalam penerapannya tetap harus mengedepankan persamaan-persamaan yang juga tidak kalah pentingnya dari perbedaan-perbedaan yang ada.

Persamaan-persamaan kepentingan dalam masyarakat terhadap suatu sistem politik demokrasi itu antara lain; persamaan dalam kepentingan bahwa pilihan terhadap sistem politik demokrasi yang diterapkan efektif dan efisien; berbiaya murah; memberi peluang kesempatan yang sama bagi siapapun untuk ikut berkompentisi dalam menyalurkan aspirasi dan pilihan-pilihan politiknya; yang kesemuanya itu bermuara kepada upaya pencapaian kesejahteraan bersama, dalam nuansa keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau warga negara.

SISTEM PEMILIHAN
Penerapan pola rekrutmen kepemimpinan politik, dalam rangka memilih para aktor untuk mengisi pos-pos jabatan publik, seperti Kepala Negara, Kepala Daerah, Anggota-anggota legislatif pusat maupun daerah, semuanya ini seharusnya dilaksanakan dalam suatu sistem demokrasi dengan memperhatikan asas Luber dan Jurdil yang efektif dan efisien. Klausul efektif dan efisien ini terasa penting untuk diperhatikan, setelah serangkaian proses pelaksanaan Pemilu/Pilpres maupun Pemilukada kita laksanakan di era reformasi.

Efektifitas penggunaan data kependudukan, efisiensi pembiayaan; Independensi dan Profesionalitas penyelanggara Pemilu, Independensi netralitas ASN dan aparat negara; rekrutmen penyelenggara pemilu di level terbawah yang merupakan ujung tombak kesuksesan penyelenggara seperti PPK dan PPS yang bersifat ad-hoc, padahal UU mengamanatkan adanya suatu penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri; semua itu perlu di evaluasi secara kritis agar penyelenggaraan pemilu/pemilukada berikutnya dapat berjalan sesuai asas yang benar, dan berlangsung secara efektif dan efisien.

Jika tidak dibenahi, maka fenomena seperti munculnya oligharkhi dalam penentuan calon pemimpin; peran “investor politik” yang mengganggu asas equality dalam proses pemilu/pemilukada, minimnya kader yang dihasilkan partai politik, maraknya praktek money politic’s; tumbuhnya sikap dan budaya individualisme yang tidak berkesesuaian dengan jati diri bangsa; penyalagunaan kekuasaan oleh kandidat petahana, dan banyak lagi fenomena lain yang menunjukkan terjadinya kemerosotan nilai-nilai demokrasi niscaya akan terus terjadi. Yang pada gilirannya akan menghilangkan kebermaknaan dari suatu sistem politik.

Oleh sebab itu, menjadi penting bagi para pengambil keputusan untuk duduk bersama membicarakan suatu solusi, agar sistem politik kita dapat benar-benar bekerja dan menghasilkan sesuatu yang sejalan dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara.***(Penulis adalah Anggota DPD RI sekaligus Calon Gubernur Sulteng 2020)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *