Sistem Penggajian Baru Aparatur SipIl Negara

oleh -
Mohamad Rivani - ASN BPS Provinsi Sulteng

Saat ini Aparatur Sipil Negara diseluruh Indonesia tengah menunggu rumusan tentang perubahan sistem penggajian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebelumnya gaji terpisah dengan tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga, akan tetapi saat ini melalui rumusan yang diusulkan oleh BKN akan mengakomodir tunjangan Keluarga dan Jabatan dalam gaji pokok. Sehingga penghasilan ASN kedepan hanya terdiri dari Gaji, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kemahalan.

Oleh : Mohamad Rivani

Perubahan ini berimplikasi pada besarnya gaji pokok ASN dibanding saat ini yang masih terpisah dengan tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga. Sistem penggajian dalam rumusan BKN tidak lagi didasarkan atas kepangkatan dan golongan ruang serta masa kerja dari ASN, akan tetapi tetapi berbasis harga jabatan yang ditawarkan.

Hal ini dilakukan atas pertimbangan keadilan bagi ASN, karena selama ini walaupun beda jabatan tetapi pangkat, golongan ruang dan masa kerjanya sama, maka otomatis Gaji pokok akan sama.

Formula Gaji baru ASN yang baru ditentukan oleh beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Implementasi dari rumusan ini akan dilakukan oleh BKN secara bertahan bagi para ASN seluruh indonesia. Diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis Pangkat, Golongan Ruang, dan Masa Kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada Harga Jabatan.

Sementara untuk formula Tunjangan ASN meliputi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kemahalan. Rumusan Tunjangan Kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan Tunjangan Kemahalan didasarkan pada Indeks Harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Secara substansial, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis Pangkat, Golongan Ruang, dan Masa Kerja menuju ke Sistem Berbasis pada Harga Jabatan (Job Price) didasarkan pada Nilai Jabatan (Job Value), dimana Nilai Jabatan diperoleh dari hasil Evaluasi Jabatan (Job Evaluation) yang menghasilkan Kelas Jabatan atau Tingkatan Jabatan, yang selanjutnya disebut dengan Pangkat.

Perlu diketahui, pengaturan tentang Pangkat PNS saat ini saling terkait dengan pengaturan tentang Gaji PNS sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS sebagaimana telah diubah 18 kali, terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019.

Seluruh ASN berharap, bahwa dengan adanya rumusan sistem pengajian baru yang ada, akan semakin memberi rasa keadilan diantara para ASN, serta mendorong peningkatan produktivitas kerja yang berimplikasi pada semakin baiknya pelayan publik dimasyarakat. Semoga cepat terealisasi. ***

Penulis adalah ASN BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *