Sesuai Kewenangan, Pemkot Palu Beri Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti

oleh -
Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Romy Sandi Agung. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Kesejahteraan Sosial dasar, Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Sosial Kota Palu hanya memiliki kewenangan memberikan bantuan sosial berupa pangan, sandang kepada Lanjut Usia (Lansia) terlantar, Disabilitas terlantar, pengemis terlantar, gelandangan terlantar yang berada di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau biasa disebut dengan panti asuhan.

Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romy Sandi Agung, menyebut, memang untuk tahun 2022, tahun ini, Pemerintah Kota Palu telah menganggarkan kembali anggaran bantuan sosial kurang lebih 200 juta rupiah, yang dikhususkan kepada mereka-mereka yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Kesejahteraan Sosial.

Sementara selain yang disebutkan dalam kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, misalnya adanya binaan anak dan Lanjut Usia (Lansia) yang tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau yayasan panti asuhan, sepenuhnya merupakan kewenangan melekat di pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.

“Dinas Sosial Kota Palu telah menganggarkan sekitar 200 juta rupiah tahun ini. Pemberian bantuan untuk PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), bagi Lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan, yang diberikan dalam bentuk pemberian bantuan pangan maupun bantuan sandang sesuai dengan program kegiatan yang ada di dinas sosial kota Palu,” kata Romy Sandi Agung kepada SultengNews.com, Kamis (17/2/2022).

“Kalau yang ada di dalam panti bukan kewenangan Dinas Sosial kota Palu, itu kewenangan provinsi Sulawesi Tengah,” sambung dia.

Katanya menambahkan, dengan adanya regulasi tersebut tentunya inilah yang menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah kewenangan dalam memberikan bantuan sosial kepada PPKS yang terlantar.

Tentunya, kepada pemilik Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memiliki binaan anak-anak panti serta binaan Lansia, di kabupaten dan kota, agar lebih konsen berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan kewenangan yang melekat tadi.

“Kami ini hanya melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial dasar di luar panti, bagi mereka yang disebutkan tadi,” ujarnya.

Kemudian, untuk mereka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Palu sendiri, Pemerintah Kota Palu telah memberikan pelayanan, pembinaan, rehabilitasi dasar di rumah singgah selama satu minggu lamanya.

“Upaya ini sedang dan terus berjalan di rumah singgah, selama tujuh hari kita lakukan pelayanan rehabilitasi dasar kepada mereka, sampai benar-benar dalam tahapan memulangkan ke asal daerah mereka masing-masing,” sebutnya.

“Dan Alhamdulillah, sejauh ini kita sudah lakukan itu,” tegas Romy Sandi Agung.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.