Sempurnahkan Raperda Pesantren, Anggota DPRD Sulteng Bersama Tim Penyusun NA Berkunjung ke Sumsel

oleh -
Anggota DPRD Sulteng dari Fraksi PKB diantaranya Aminullah BK, Rahmawati M Nur, S.Ag dan Drs. H. Zainal Mahmud Daud saat menyampaikan penyusunan Raperda Pesantren dihadapan Anggota DPRD Sumatra Selatan. FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

 

PALU, SULTENGNEWS.COM – Tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pesantren yang terdiri dari Anggota DPRD Sulteng dan para akademisi dari IAIN Palu, berkunjung ke Sumatra Selatan (Sumsel) untuk menyempurnahkan Raperda Pesantren yang kini tengah disusun pihak DPRD Sulteng bersama sejumlah akademisi di Palu.

Pada kunjungan kali ini diikuti oleh Anggota DPRD Sulteng dari Fraksi PKB diantaranya Aminullah BK,  Rahmawati M Nur, S.Ag, Drs. H. Zainal Mahmud Daud.

Sementara dari akademisi yakni ketua tim penyusun Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc, Ketua Tenaga Penyusun Naskah Akademik (NA) dan Raperda Pesantren Faisal Attamimi, S.Ag. M.Fil.I, Wakil Ketua Tenaga Penyusun NA dan Raperda Pesantren Besse Tenriabeng Mursyid, SH,MH, Asisten Penyusun NA dan Raperda Pesantren Maulana Amin Tahir, SH,MH, Asisten Penyusun NA dan Raperda Pesantren, serta didampingi langsung Kepala Bagian Perundang-Undangan DPRD Sulteng Sitti Rahmawati, SH.,MH.

Kedatangan rombongan ini, diterima oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatra Selatan dari PKB sekaligus Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatra Selatan, Antoni Yuzar SH,.MH.

Pertemuan itu membahas bagaimana menyusun Raperda Pesantren dan apa saja yang bisa menjadi hambatan dalam penyusunan Raperda Pesantren, seperti apa mekanisme keuangan mengurus pesantren, serta  tekhnis perumusan Naskah Akademi yang mempunyai output berupa Raperda Pesarntren.

Jika merujuk dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, diatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, juga diatur mengenai pengelolaan pesantren, termasuk di dalamnya pengelolaan pesantren seperti fasilitasi pesantren atau pondok pesantren, serta bagaimana cara mengatasi kendala dalam menyusun Naskah Akademik yang bisa di ikuti dari draft Naskah Akademik Provinsi Sumatra Selatan, sehingga dapat menjadi bahan yang dicontoh oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar SH,.MH menyampaikan bahwa penyusunan Raperda harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah yaitu gubernur berdasarkan undang – undang serta dilanjuti dengan peratuaran Gubernur dan di evaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *