PALU, SULTENGNEWS.COM – Wakil Ketua I DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim yang sementara memimpin pertemuan antara DPRD Sulteng bersama Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una, serta Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yakni Wakil Bupati Tojo Una-Una menyempatkan diri menemui massa aksi dari Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LSADI) di Depan Kantor DPRD Sulteng, Selasa (6/9/2022).
Dalam kesempatan ini, Korlap LSADI Sulteng Asriadi R. Sunuh menyampaikan bahwa atas nama masyarakat Sulteng bersama LSADI Sulteng, menolak secara tegas kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30 persen.
Massa aksi menilai, kebijakan ini memicu naiknya harga bahan pokok lainnya dan secara otomatis perekonomian masyarakat akan semakin tercekik.
Dalam orasinya, Asriadi R. Sunuh juga menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan yang diberikan kepada masyarakat terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nominalnya Rp600.000 per Kepala Keluarga (KK) selama tiga bulan, bukanlah solusi yang tepat bagi masyarakat, karena tidaklah sebanding dengan kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri.
“Sehingga LSADI Sulteng, meminta kepada DPRD Provinsi Sulteng untuk segerah mengambil tindakan dan memberikan solusi yang tepat serta menolak naiknya harga BBM,” teriaknya saat menyampaikan orasi.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim yang menemui massa aksi menyampaikan apresiasi kepada pengurus besar LSADI Sulteng atas kepedulian dan kepekaannya terhadap nasib perekonomian masyarakat Sulteng akibat naiknya harga BBM.
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa kebijakan naiknya harga BBM bersubsidi ini, sudah masuk ke dalam agenda pembahasan dewan dan atas nama pribadi dan atas nama lembaga DPRD Provinsi Sulteng sangat merespon dengan positif atas apa yang telah dilakukan LSADI Sulteng yang meresahkan naiknya harga BBM.
“Atas nama lembaga DPRD Provinsi Sulteng, tentu tidak bisa secara langsung mengambil tindakan secara sepihak yang mengatas namakan lembaga menolak naiknya harga BBM, tentunya hal itu harus membutuhkan data dan kesepakatan bersama yang tentunya dari hasil keputusan secara kelembagaan dan dari hasil kajian secara bersama dengan pemerintah daerah,” ujar Arus Abdul Karim dihadapan massa aksi.
Dari hasil kajian bersama itu kata Arus Abdul Karim, baru bisa mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang mengatas namakan lembaga DPRD Provinsi Sulteng, sehingga nantinya kebijakan dan keputusan itu benar-benar suatu solusi yang tepat bagi semua khususnya kepada masyarakat Sulteng.
Usai mendapat penjelasan dari Wakil Ketua I DPRD Sulteng itu, massa aksi LSADI Sulteng menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua I DPRD Sulteng atas kesediaannya menemui massa aksi LSADI Sulteng.
“Kami akan kembali lagi untuk menagih janji yang telah disampaikan bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulteng bahwa akan secepatnya memberikan solusi dan kebijakan serta langkah-langkah apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat terkait dengan naiknya harga BBM,” ujar Korlap massa aksi dan membubarkan diri serta meninggalkan DPRD Sulteng. ***
