Selama 2019 YLK Sulteng Tangani 49 Kasus Pelanggaran Konsumen

oleh -
Ketua YLK Sulteng, Salman Hadiyanto, saat wawancara dengan sejumlah wartawan selepas sosialisasi UU Perlindungan Konsumen, di Cafe Kapeo Kota Palu. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Selama tahun 2019 Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Tengah (YLK Sulteng) telah menangani 49 kasus atas pelanggaran konsumen.

Hal itu dikatakan Ketua YLK Sulteng, Salman Hadiyanto, SH.Med selepas sosialisasi undang – undang perlindungan konsumen tahun 2020 di Cafe Kapeo Kota Palu, Minggu (01/02/2020).




“Kalau yang murni mengadu ke YLK Sulteng di tahun 2019 itu ada 49 pengaduan, semuanya selesai dengan mediasi,” ucapnya.

Menurut Salman, ada tiga pelaku usaha yang banyak diadukan oleh konsumen yaitu leasing, listrik dan perdagangan. Dari 49 kasus, paling dominan dilaporkan soal leasing, rata – rata pengaduannya karena kendaraannya ditarik, kemudian terkait listrik yang tiba-tiba ditagi pembayarannya diatas pemakaian dan mengenai barang, ada yang membeli sudah kadaluarsa, serta ada yang membeli tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijanjikan, tapi
tidak bisa dikembalikan.

“Dalam kasus leasing pernah ada yang mengatakan bahwa YLK Sulteng membela orang yang salah yakni konsumen yang menunggak, yang perlu diketahui YLK Sulteng bukan melindungi orang yang salah tetapi cara menarik yang kita bela,” ujarnya




“Penarikan harus sesuai dengan prosedur, kalau menarik harus ada keputusan pengadilan, jangan secara paksa, itu namanya pernyataan sepihak, kasus leasing mencapai 60% dari 46 kasus yang ditangani YLK Sulteng,” lanjutnya.

Salman menyampaikan, kasus yang ditangani YLK Sulteng sebenarnya ratusan atau di atas angka 49 kasus, tapi kebanyakan kasus yang ditangani selesai sebatas advokasi saja.

“Ketika konsumen datang mengadu, kemudian kami memberikan penjelasan ke konsumen, namun konsumen itu langsung mundur tidak mau melanjutkan kasus yang dilaporkan,” sebutnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palu itu menjelaskan, dalam proses penanganan, jika YLK Sulteng tidak mampu menyelesaikan masalah yang diadukan oleh konsumen, maka kasus akan di teruskan ke BPSK, karena hanya BPSK yang bisa menyidangkan perkara tersebut.

“BPSK Kota Palu merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam menyidangkan kasus-kasus konsumen, jadi YLK Sulteng sebatas mendampingi,” jelasnya.




“Ketika konsumen masih tetap bertahan, kemudian kita panggil pelaku usaha untuk dimintai ganti rugi dan pelaku usaha menolak, maka akan kasus pelanggaran konsumen kita lanjutkan ke BPSK untuk disidangkan, putusannya sama seperti pengadilan negeri,” pungkas Salman. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *