Salmin Hedar: Wali Kota Harus Bicara Sesuai Fakta Hukum Soal Lahan Huntap II

oleh -
oleh
Peletakan batu pertama tanda dimulainya Pembangunan Huntap II beberapa waktu lalu. FOTO : Mohammad Rizal/SultengNews.com

PALU, SULTENGNEWS.COM – Salmin Hedar SH sebagai kuasa dari PT. Sinar Putra Murni dan Syahlan Lamporo dari PT. Sinar Waluyo menanggapi pemberitaan beberapa media tanggal 8 Februari 2023 tentang penyataan Wali Kota Palu Hadianto Rasiyid “Lahan Huntap Tondo II yang sudah Clear,”.

“Kami kuasa PT Sinar Putra Murni dan PT Sinar Waluyo menyampaikan, bahwa pernyataan tersebut merupakan penyataan yang tidak menunjukan sikap sebagai pemimpin yang menjalankan aturan hukum. Namun menunjukan sikap otoriter dan arogan sebagai kepala daerah,” urai Salmin Hedar kepada SultengNews.com .

Penyataan Wali Kota yang menyatakan bahwa masalah tanah Huntab telah clear & clear, merupakan upaya pencitraan yang dibangun Hadianto seakan-akan sebagai Wali Kota telah mampu menyelesaikan persoalan yang sejati tindakan tersebut akan menimbulkan persoalan hukum belakangan hari.

Masalah lahan huntap sampai saat saat ini antara pemerintah kota Palu dan pemilik tanah PT Sinar Putra Murni dan PT Sinar Waluyo, belum menemukan penyelesaian hukum. Dimana lahan seluas 65 hektar tersebut baru 30 hektar yang disumbangkan oleh perusahaan.

“Namun dari 30 hektar tersebut jika mengacu pada kesepakatan dan berita acara pelepasan hak yang ditandatangani pihak perusahaan dihadapan kepala kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, 20 hektar tidak sesuai dengan titik lokasi yang diserahkan sehingga seluas 55 hektar tanah milik PT Sinar Putra Murni dan PT Sinar Waluyo di serobot untuk dalil pembangunan Huntap,” katanya menambahkan.

Belum adanya alas hak tanah pembangunan Huntap tersebut sangat merugikan pemerintah dan penyintas nantinya, karena sangat rawan untuk digugat.

Menyinggung tentang pernyataan Hadianto bahwa Wali Kota tidak akan memperpanjang HGB yang sudah berakhir. Hadianto Rasyid perlu menyadari bahwa dirinya sebagai Wali Kota bukan sorang yang raja yang bekerja sekehendak hati. Namun ia bekerja berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Wali Kota perlu memahami hukum pertanahan bahwa pemegang hak telah mengajukan perpanjangan HGB sejak tahun 2017 dan jika mengacu pada pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak prioritas yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2557 K/Pdt/2016, 603 K/Pdt/2013 dan 475 K/Pdt/20110. Sangat jelas bahwa pemegang HGB dilindungi haknya oleh hukum dan undang-undang,” ungkap Syahlan Lamporo.

Bahwa pandangan Wali Kota perpanjangan HGB ada ditangan Wali Kota, merupakan penyataan yang keliru dan tidak mendasar. Karena sampai saat ini tidak ada aturan perpanjangan HGB yang ditentukan oleh Wali Kota Palu. Baik itu dalam Undang-Undang UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

Menyinggung tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pembangunan hunian tetap, seharusnya Wali Kota Palu mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembagunan untuk kepentingan umum.

Dimana dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo pasal 118 ayat (4) Jo.pasal 18 ayat (2) huruf (f) jo pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang dengan intinya mengatur “Bahwa Sertifikat HGB yang telah berakhir jangka waktu haknya, maka tetap harus diberikan ganti kerugian”.

“Bahwa kami juga telah menyurati Wali Kota Palu agar menjalankan aturan hukum yang berlaku dalam mengunakan tanah perseroan. Jika hal ini tidak dijalankan, maka kami akan melakukan gugatan hukum kepada seluruh pihak yang melakukan kegiatan diatas lokasi tersebut, termaksud Bank Dunia,” tegasnya.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.