Ronald Gulla Sosialisasi Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga di Bangkep

oleh -
Anggota DPRD Sulteng, Ronald Gulla, ST saat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Desa Lumbi Lumbia, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) belum lama ini. FOTO : HUMAS PEMPROV SULTENG

BANGGAI, SULTENGNEWS.COM – Anggota DPRD Sulteng, Ronald Gulla, ST melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun  2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Desa Lumbi Lumbia, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) belum lama ini.

Kegiatan ini juga dihadiri Anggota DPRD Bangkep Samsul Saimbi, Camat Buko Selatan Kufuan Pandjo, Sekcam Buko Selatan Sarini Abdullah SE, serta Narasumber yakni Ketua Sinode GPIBK Pdt. Anasir Suayong S.Th, M,Th.

Hadir juga Kepala Desa, Ketua BPD, Sekdes serta Imam Masjid dan Pimpinan Gereja disekitar Buko Selatan.

Dalam kesempatan itu, Ronald Gulla ST menyampaikan bahwa maraknya perceraian, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, keluarga prasejahterah dan orang tua lansia yang tidak mendapatkan perhatian serius pemerintah dan masyarakat luas, menjadi landasan dibentuknya peraturan daerah ini.

Perda Nomor 14 tahun 2019 tentang pembangunan ketahanan keluarga ini, lahir atas inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut Ronald Gulla, keluarga sebagai bagian unit terkecil dari masyarakat merupakan bagian terpenting dari kokoh dan kuatnya suatu bangsa dan Negara, sehingga perlu mendapatkan perhatian, perlindungan, serta pembinaan dalam rangka membangun ketahanan keluarga di segala aspek.

“Perda yang mengatur banyak hal tentang keluarga dalam rangka membangun ketahanan dalam keluarga, dibuat dalam rangka upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinasi dan optimal secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupatan/kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin,” papar Ronald Gulla.

Dalam perda ini katanya, diharapkan agar para pelaku urusan keluarga dapat memperhatikan usia minimal pernikahan, bimbingan pra nikah yang perlu serius dilaksanakan, menentang pernikahan dini diusia belia, motivasi bagi keluarga keluarga baru dan keluarga rentan serta perlindungan terhadap orang tua.

Setelah sosialisasi itu ada beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dari sosialisasiitu yakni; Pertama, tokoh adat perlu dilibatkan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tradisional, sehingga menyesuaikan dengan perkembangan jaman karena banyak kebiasaan adat maupun suku kadang bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Dua, umur usia menikah seharusnya diatas 18 tahun, tetapi seringkali di masyarakat Buko Selatan masih terjadi pernikahan dibawah umur atau perniakhan usia dini perlu menjadi perhatian semua pihak khususnya pada anak usia sekolah yang Hamil diluar nikah.

Tiga, perkembangan jaman, perubahan lingkungan, khususnya teknologi informasi, perkembangan media sosial semua serba digital, sehingga banyak anak cepat dewasa sebelum waktunya dan sering terjadi pernikahan dini akibat pergaulan bebas. Bahkan sebagian kasus itu, harus diselesaikan di desa, di kantor polisi dan juga oleh keluarga karena perilaku bebas anak jaman sekarang.

Empat, pemerintah perlu memberikan lebih banyak perhatian dan bantuan kepada keluarga miskin dan pembinaan kepada keluarga yang rentan untuk meminimalisir Kekarasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian serta meminimalisir kebiasaan masyarakat seperti minum minuman keras, narkoba, malas bekerja agar keluarga dapat berjalan dengan baik dan mengurangi perceraian.

Lima, perda ini sangat mendapat antusias tokoh masyarakat Buko Selatan dan diharapkan kerja sama dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa serta toko agama dan tokoh adat untuk serius menghadapi persoalan ini, sehingga dapat menganggarkan pada kegiatan di kabupaten, kecamatan dan desa demi meningkatkan dan memperkuat ketahanan keluarga.

Enam, perlunya perhatian pemerintah kepada fasilitas dasar seperti air bersih, listrik 24 jam, gas elpiji serta hal hal dasar lain yg berhubungan dengan keluarga. Karena fasilitas dasar ini, ikut mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga/rumah tangga.

Tujuh, kepolisian perlu menindak cepat para pelaku KDRT, swipping kebiasaan penyakit masyarakat seperti minuman keras agar tidak menghancurkan ketahanan dan keutuhan sebuah keluarga.

Delapan, perlunya fasilitasi pemerintah atas berbagai dokumen keluarga seperti KTP, KK, Kartu/Akta Nikah agar bisa mendapatkan fasilitas dan bantuan dari pemerintah.

Sembilan, hukum agama dan hukum Negara harus ditempatkan dan dilaksanakan dengan baik dan bijak, khususnya bagi pernikahan usia dini, pernikahan beda agama, menikah karena kecelakaan (Married By Accident) agar tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara dalam pelaksanaannya.

Diakhir pertemuan juga disampaikan bahwa Perda Pembagunan Ketahanan Keluarga ini, perlu di turunkan menjadi Perda di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga di Banggai Kepulauan.

Sosialisasi perda ini berlangsung dengan baik yang menghadirkan kurang lebih 50 orang dan disambut dengan respon positif serta pesan dari masyarakat perlu sering dilaksanakan kedepannya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.