RDP Dengan Dinkes dan RS, DPRD Sulteng Sampaikan Keluhan Petugas Kesehatan di Perbatasan

oleh -
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulteng dengan Dinas Kesehatan Sulteng, Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani, Senin (15/6/2020). FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Sulteng, Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani.

RDP itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan rombongan Anggota DPRD Sulteng ke beberapa perbatasan masuk Palu beberapa waktu lalu.

RDP itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. Alimuddin Paada dan hadiri anggota Komisi IV dan Anggota Komisi II.

Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, dihadiri oleh Dinas Kesehatan Sulteng, Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng, Direktur Rumahs Sakit Umum Daerah Undata Sulteng, Direktur Rumah Sakit Madani Sulteng, Direktur Rumah Sakit Anutapura Palu dan UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulteng.

Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Fairus Husen Maskati menyampaikan keluhan masyarakat dan petugas posko, baik satpol PP maupun tenaga medis hasil dari peninjauan dilapangan.

“Petugas posko yakni Satlpol PP dan tenaga medis, tidak dilakukan rapit test. Mereka juga meminta untuk disuplai minuman susu beruang kaleng dan mereka juga kebingungan terkait dengan kebijakan rumah sakit yang tidak mau menerima pasien di atas jam 10 malam dalam hal ini Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Anutapura, sehingga mereka bingung mau dibawa kemana pasien tersebut,” papar Fairus Husen Maskati, saat RDP itu.

Dia menyebutkan, para petugas medis juga mengeluhan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan petugas posko, hal ini harus menjadi perhatian khusus tekait APD petugas kesehatan, karena mereka paling rentan terdampak virus corona.

Menurutnya, Dinkes Sulteng seharusnya bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota untuk dapat mensosialisasikan kepada perusahaan rental khususnya pada penumpang yang melakukan perjalanan yaitu mengenai persyaratan perjalanan, agar masyarakat yang melintas dari jauh tidak harus di pulangkan lagi.

“Contoh kasus yang terjadi tadi malam, petugas yang ada di perbatasan menyuruh masyarakat yang sudah jauh-jauh dari Morowali untuk pulang, kembali,”sebutnya.

Yang terpenting juga kata Fairus, terkait insentif petugas kesehatan, karena mereka belum melihat janji dari Pemda tentang besaran gaji meraka selama bertugas.

Fairus juga mempertanyakan hasil swab laborstorium UPT Kesehatan Sulteng yang akhir-akhir ini sudah viral, terkait adanya hasil swab positif, tapi berselang berapa hari saja langsung negatif.

Olehnya, dia juga menyoroti penjemputan orang tanpa memperlihatkan hasil tes seperti yang dialami banyak masyarakat. Beberapa pasien yang di jemput petugas medis, namun mereka yang dijemput itu tidak diberikan keterangan tertulis jika mereka positif.

“Sebagaimana yang terjadi pada salah satu staf di DPRD Sulteng yang langsung dijemput tanpa diperlihatkan hasil tesnya, karena diduga yang bersangkutan bersentuhan dengan Anggota DPRD Sulteng Ambo Dalle. Sementara saat Ambo Dalle melakukan swab, dinyatakan negatif,” terangnya.

Senada dengan itu anggota Komisi IV, I Nyoman Slamet mengatakan, masyarakat mendengar bahwa Pemerintah Provinsi sudah memberikan tanggungan gratis untuk rapit test, tetapi sampai saat ini di beberapa kabupaten masih menggunakan rapid test berbayar.

Menanggapi beberapa keluhan yang disampaikan Anggota DPRD Sulteng itu, Direktur Rumah Sakit Anutapura, drg. Herry Mulyadi menegaskan, terkait kontrak, APD dan honor di Kota Palu sangat ketat.

Dikatakannya, kalau ada yang bilang kontraknya tidak ada ataupun honornya tidak dibayarkan, justru Walikota Palu keras dalam urusan seperti ini.

“Untuk APD, stoknya itu masih ada. Jadi permintaan dari pos melalui setiap Puskemas itu jelas sekali,” katanya.

“Cuman memang kemarin Walikota Palu marah masalah kualitas APD yang dipermasalahkan oleh teman-teman di posko. Jadi Walikota Palu menegaskan bahwa APD yang tidak berkualitas jangan lagi dipakai,” sambung Herry.

Dia juga menambahkan, jika ada masyarakat yang melakukan perjalanan kemudian dicek di posko hasilnya reaktif, kemudian yang bersangkutan tidak membawa hasil rapit test, maka akan dibawa atau diisolasi di asrama haji, hal itu dilakukan demi kepentingan orang banyak

“Terkait dengan adanya masyarakat yang melintas masuk Kota Palu kemudian di pulangkan, ini menjadi ketentuan untuk keselamatan warga kota Palu. Jika ada solusi lain diberikan, mungkin bisa di pertimbangkan kembali,” ucapnya.

“Sebab, beberapa pekan lalu Kota Palu sempat dinyatakan zero. Akan tetapi berselang 2 jam langsung melonjak angka positif dan yang positif itu merupakan masyarakat yang dari luar Kota Palu,” lanjutnya.

Menanggapi perbedaan rapit test yang terjadi kepada Mantan Danrem 132 Tadulako, Juru Bicara Teknis Bidang Kesehatan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dr. Jumriani meyakini tidak ada yang berbeda hasil swabnya.

“Dalam 3 hari saja dari positif ke negatif bisa, apalagi 6 hari,” tuturnya.

“Tidak ada kesalahan dalam pemeriksaan hasil swab, karena sangat akuratif,” tandasnya.

Akuratifnya hasil swab kata Jumriani, bisa dijamin karena kondisi laboratorium juga tidak sembarangan. Saat beli alat tidak langsung bekerja, akan tetapi ada beberapa tahapan untuk bisa berdiri laboratorium yang selanjutnya melakukan pemeriksaan.

“Harus ada uji fungsi dan yang melakukan pemeriksaan, harus dilatih sampai beberapa hari untuk mereka fasih dan dilepas melakukan pemeriksaan itu,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *