PALU, SULTENGNEWS.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Perbankan Sulteng, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng meminta partisipasi bank dalam penanganan bencana pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi 28 September 2018.
“Kami meminta kebijakan bank atau partisipasi bank dalam rangka penanganan bencana,”ujar Ketua Pansus Padagimo DPRD Sulteng, Budi Luhur Larengi, saat ditemui sultengnews di ruang rapat utama DPRD Sulteng, Senin (11/01/2021).
Menurut Budi, perbankan menyampaikan sudah banyak membantu dan meringankan penyintas dengan membangun beberapa Hunian Sementara (Huntara), termasuk dari Bank BNI, sekitar 450 unit Huntara.
“Membantu masyarakat di Pombewe 300 dan Poboya 150 demikian juga bank mandiri, hampir semua bank,”ungkapnya.
“Intinya tadi yang kita mintakan bagaimana bank dapat meringankan beban masyarakat kredit uang kn terutama, bila perlu dihapus,”lanjutnya.
Budi menerangkan, ada tiga opsi yang akan dilakukan yakni menghapus, relaksasi, dan penundaan, untuk penundaan, kata dia, pihaknya meminta agar di perpanjang lagi bukan hanya satu tahun,namun ditambah menjadi dua tahun agar beban masyarakat teringankan.
“Kalau sekarang memang sudah setengah mati, jaminannya sekarang sudah tidak ada, jika dia meminjam uang di bank dengan menjaminkan sebidang tanah tapi tanah itu sudah hancur dan rumahnya tidak ada, sementara dia sendiri kehilangan pekerjaan apa yang harus di bayarkan, jalan satu-satunya harus di hapus,”terangnya.
Namun, kata Budi, dari semua nasabah itu tidak semua bisa dihapus, kalau masih bisa nasabah tersebut bangkit, maka harus dibangkitkan.
“Pertemuan tadi sangat produktif, ada beberapa bank menyampaikan untuk bersedia memperpanjang dan merelaksasi untuk masyarakat,”tandasnya. DAL
