BANGKEP, SULTENGNEWS.COM – Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Rasyidi Bakry, menjadi narasumber pada kegiatan Diskusi yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjudul “Bagalal Pemilu” Siaga Pengawasan 1 Tahun Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024. Selasa (14/02/2023).
Rasyidi menegaskan bahwa untuk kemajuan demokrasi, wajib adanya Partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan Pemilu. Jangan harap demokrasi kita akan menjadi lebih baik tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.
“Apalagi resource kami di Bawaslu ini sangat terbatas. Untuk itu hanya dengan dukungan luas dari masyarakat, maka peluang untuk mewujudkan Pemilu yang Luber dan Jurdil bisa terwujud. Masyarakat harus sadar bahwa persoalan Pemilu ini, tidak sekedar kegiatan pencoblosan yang dilakukan secara rutin setiap 5 tahun sekali,” urainya kepada Sultengnews.com.
“Akan tetapi yang harus dipahami adalah terwujudnya Pemilu yang Jurdil adalah kepentingan bersama sebagai suatu bangsa. Dan partisipasi itu, tidak berhenti setelah pencoblosan. Seharusnya setelah pencoblosan, masyarakat terus berpartisipasi aktif dengan cara, menagih janji-janji dari wakil atau Pemimpin yang telah mereka pilih. Bikin organisasi atau kelompok penagih janji, agar mereka yang terpilih tidak lupa diri dengan kekuasaan yang mereka punya,” katanya.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah itu pun menjelaskan, baik buruknya demokrasi akan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat kedepannya.
“Demokrasi adalah sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan semua masyarakat. Jika kita meyakini bahwa Demokrasi adalah sesuatu yang harus berjalan linear dengan peningkatan kesejahteraan Rakyat, maka pilihlah wakil-wakil serta pemimpin yang amanah yang mau mengabdi untuk masyakarat dengan jabatan yang dia punya,” ungkapnya.
“Dan itu hanya dapat terwujud jika mereka dipilih melalui proses Pemilu yang jurdil. Mereka yang terpilih melalui cara-cara transaksional maka hal pertama yang mereka lakukan setelah terpilih adalah berupaya mengembalikan modal. Jadi jangan mimpi demokrasi akan membawa kesejahteraan, jika Pemilu masih banyak diwarnai kecurangan,” tegasnya.
Kegiatan diskusi ini menghadirkan peserta dari berbagai stakeholder diantaranya Pimred (Bangkep Post), Ketua Sinode, Ketua KNPI, Ketua Ansor, Ketua MUI, Ketua Aman, Ketua Karang Taruna, Ketua Kawal (Kabupaten Bangkep), Koordinator Presidium KAHMI, Kesbangpol Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.(*/ZAL)
