PT WRK Tak Kantongi Izin, ESDM Sulteng : Bisa Langsung Lapor di Polisi

oleh -
Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sulteng, Muh Neng. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Widya Rahmat Karya (WRK) yang dimiliki seorang Haji berinisial AK selaku perusahaan pemenang tender proyek penanganan longsor ruas jalan Mepanga-Tinombo milik BPJN XIV Sulawesi Tengah (Sulteng) bertempat di Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) semakin menguat.

Ironisnya, berdasarkan data yang dihimpun tim bahwa Haji AK hanya meminjam perusahaan kepada salah satu koleganya untuk melaksanakan proyek penanganan longsor ruas jalan Mepanga-Tinombo milik BPJN XIV Sulteng tersebut.

Kabid Mineral dan Batubara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulteng, Muh Neng secara tegas mengatakan, PT WRK seharusnya memiliki Izin Usaha Produksi (IUP) dalam pengambilan galian C di Desa Tibu dan Desa Bobalo.

“Seharusnya PT Widya Rahmat Karya harus ada Izin Usaha Produksi (IUP) kalau tidak ada Izin Dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten (Parimo) berarti perusahan tersebut tidak memiliki izin,”ucap Muh Neng saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/08/2021).

“Karena kan izin lingkungan dari sana (DLH),”tambahnya.

Lokasi pengambilan material PT WRK yang diduga kuat tidak mengantongi izin,nampak dari foto drone. FOTO : TIM

Bahkan, Muh Neng menjelaskan penambangan yang dilakukan oleh PT WRK dapat dikenakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 158  setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).

“Penambangan tanpa izin itu kena pasal 158 bisa langsung lapor di polisi,”jelasnya.

Neng mengaku bahwa ESDM tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IUP.

“Kalau di sini, kan sekarang tidak ada kewenangan biar satu lembar kertaspun terkait terbitnya UU No. 320,”ucapnya.

Sampai saat ini, dia juga mengaku semua data terkait pertambangan telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulteng sehingga dia tidak lagi mengetahui perusahaan mana saja yang sampai sekarang memiliki izin.

“Semua data kami sudah serahkan ke provinsi . Makanya ketika kami di tanya PT saya tidak hafal,”terangnya.

Hanya saja, Neng mengungkapkan, semua IUP yang dikeluarkan kini kewenangannya berada di Kabupaten dalam hal ini yaitu di DLH ataupun Bupati langsung. Jika keduanya tidak ada. Maka, kata Neng, PT WRK tidak memiliki IUP.

“Tetapi untuk semua IUP keluar, berarti ada izin lingkungan dan itu kewenangan penuh kabupaten dalam hal ini DLH atau langsung dari bupati, kalau itu saja tidak ada, berarti tidak ada izin operasi produksinya. Nah kalaupun dia punya IUP explorasi,”ungkapnya.

“Kan pasalnya mengatakan IUP explorasi yang melakukan giat produksi itu pelanggaran juga. Kami inikan dengan beralihnya kewenangan banyak sekali kegiatn kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin),”sambung Neng.

Beberapa PETI yang ada di daerah manapun, kata Neng, pihaknya tidak lagi mengurusi itu, karena terkait PETI langsung ditangani oleh pihak kepolisian.

“Kalau pertambangan liar kan kami tidak (lagi) urusi dan itu hanya di tertibkan dan yang melakukam itu hanya pihak kepolisian,”pungkasnya.

“Kalau urusan jalan memang kurang yang mengurusi IUP kecuali TMJ. Dan TMJ kalau dia dapat proyek disuatu lokasi dia urus izinnya dulu,”tambahnya.

Sampai saat ini, ucap Neng, ESDM Sulteng hanya mengurusi perusahaan tambang yang memiliki IUP.

“ESDM (Sulteng) sekarang hanya mengurusi yang memiliki izin, setelah dari sini kalau memang  teman-teman media punya data-data valid langsung lapor Kepolres setempat,”tandasnya.***TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.