Proyek Pengadaan Website Desa Diduga Ada Intervensi Pemkab

oleh -
Suansa rapat dengar pendapat (RDP) anggota DPRD Kabupaten Donggala bersama sejumlah Kepala Desa di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Donggala, Senin (29/2/2020). FOTO : ANDIKA/SN

DONGGALA, SULTENGNEWS.COM – Proyek pembuatan website desa diduga ada intervensi dari pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala.

Hal itu diungkapkan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Fraksi Nasdem, Moh Taufiq saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Kepala Desa, di Ruang Sidang Utama DPRD Donggala, Senin (29/06/2020).

Menurut Taufiq, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus melibatkan masyarakat, sehingga seluruh rencana pembelanjaan Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami melihat ada indikasi intervensi pejabat structural dilingkungan Pemerintah Donggala yaitu Inspektorat, yang terkesan memaksakan agar seluruh desa menganggarkan dana desa untuk pembuatan website,” tuturnya.

Bahkan kata dia, ada desa yang tidak memasukan program pembuatan website ini dalam Rencana APBDesa, namun dipaksakan untuk tetap memasukan program ini dalam APBDesa, dengan anggaran Rp50 juta rupiah.

Selai itu, pembuatan website ini diarahkan kepada kepada satu perusahaan yaitu CV Mardiana. Dari hasil penelusuran, kontrak perjanjian kerjasamapun dibuatkan oleh CV Mardiana, yang seharusnya dibuat oleh pemerintah desa.

“Ini ada intervensi proyek, kami mendengar ini diarahkan. Kami juga mengundang CV Mardiana dan Kepala Inspektorat Donggala dalam RDP ini, tetapi mereka tidak hadir,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lumbu Tarombo, Kecamatan Banawa Selatan, Irwan, menuturkan dengan adanya Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2020. Permendes ini merupakan pijakan untuk merubah penggunaan dana desa untuk penanganan Covid 19 dalam berbagai bentuk.

“Atas dasar ini, kami tidak menganggarkan pembuatan Website, tetapi proyek pengadaan website desa dipaksakan, sehingga kuat dugaan ada intervensi Pemkab,” tandasnya. ADK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *